BPJS Kesehatan: Menunggak Diatas 2 Tahun Hanya Bayar 24 Bulan

JKN-KIS Berlaku Seumur Hidup

Pembekalan Kader JKN KIS di Dumai.

RiauKepri.com, DUMAi- Peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran lebih dari dua tahun hanya bayar 24 bulan. Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden (Pepres) No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada pasal 43 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS kesehatan paling banyak untuk 24 bulan.

“Jadi, kalau untuk peserta menunggak itu walaupun menunggak lebih dari 2 tahun maka peserta hanya akan membayar sebanyak 24 bulan tertunggak saja, plus satu bulan berjalan,” jelas Kepala Kantor Cabang (Kacab) BPJS Kesehatan Dumai melalui Humas Ilham Ramadhana kepada wartawan riaukepri.com Dumai Jhonly Siahaan melalui aplikasi WA.

Hal tersebut diutarakan Ilham Ramadhani setelah peserta BPJS Kesehatan di Desa Pakning Asal mengaku membayar denda sampai Rp 8 juta karena menunggak iuran BPJS Kesehatan sejak tahun 2015 sebagaimana dirilis RiauKepri.com sebelumnya.

Mengacu kepada Perpres   No. 82 tahun 2018 kalau dulu maksimal tunggakan yang harus dibayar agar aktif lagi hanya 12 bulan, sekarang ditingkatkan menjadi paling lama 24 bulan.

“Jadi kurang tepat rasanya jika mengatakan kalau peserta membayar tunggakan sebanyak 5 tahun,” jelas Ilham Ramadhani

Sesuai ketetuan setiap warga negara wajib jadi peserta BPJS. Dan kepesertaan. JKN KIS berlaku seumur hidup.

Baca Juga :  Dari Kadiskes Jadi Staf Ahli, Upaya Jegal Paisal di Pilkada Dumai?

“Untuk kepesertaan JKN KIS itu berlaku seumur hidup kecuali jika yang bersangkutan meninggal maka harus dilaporkan untuk menonaktifkan ataupun jika peserta bekerja atau sekolah ke luar negeri juga bisa dinonaktifkan sementara hingga peserta kembali lagi ke Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, jika peserta tidak mampu maka ada jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa dari APBN dan APBD yang dikelola oleh dinas terkait. “Ini biasa dikenal dengan sebutan Jamkesmas ataupun Jamkesda,” ujarnya dan menambahkan, kader JKN merupakan mitra BPJS Kesehatan.

“Untuk Kader JKN itu sendiri mereka merupakan mitra dari BPJS Kesehatan untuk melakukan kolekting iuran, pendaftaran peserta dan sosialisasi kepada masyarakat pung,” ungkapnya.

Heboh, ketika riaukepri.com merilis bahwa warga Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis, kususnya yang kurang mampu, mengeluhkan tagihan tunggapan BPJS yang terus terhitung bertahun -tahun walaupun bagi nasabah tidak pernah memakai jasanya sekalipun.

IRT inisial SHY (45) misalnya mengaku diwajibkan membayar tagihan Rp 8 juta lantaran menunggak iuran sejak tahun 2015 silam.

Janda anak 4, warga Desa Pakning Asal, dia diwajibkan untuk membayar tagihan hingga Rp 8 juta, karena menunggak sejak 2015. Padahal SYH tidak pernah menggunakan jasa BPJS sejak tahun 2015 tersebut, dia hanya membayar pendaftaran saja, dan menganggap keanggotaannya sudah dicabut.

Baca Juga :  Pelaku Usaha di Mandau Antusias Ikuti Sosialisasi IUMK yang Ditaja Diskop UMKM Bengkalis

Tapi dugaan SYH meleset, keanggotaan BPJSnya ternyata tidak dicabut, sehingga tagihan tetap berjalan terhitung selama lima tahun. Sehingga tagihan total BPJS sebesar Rp 8 juta tanpa ampun dan wajib dibayar.

Walaupun SYH saat ini kesulitan dalam hal ekonomi, selain pendapatannya kecil dia juga harus membiayai kehidupan 4 orang anaknya sendirian. SYH tetap diwajibkan membayar tagihan jasa yang tak pernah digunakannya, walhasil dia harus meminjam kiri kanan untuk mengumpulkan duit, karena takut ditekan dan takut bermasalah dengan BPJS.

“Ya pak, saya sudah meminjam kiri kanan sebanyak Rp 8 juta untuk membayar tunggakan sejak 2015, sudah saya stor ke rekening BPJS sesuai petunjuk kadernya. Walaupun saya tak pernah memakai jasa BPJS hanya membayar pendaftaran saja waktu itu. Tapi tak tahu begini jadinya saya terpaksa membayar 8 juta Rupiah, padahal kondisi ekonomi kami lagi sulit,” ungkap SYH, Jumat (14/2/2020).

Hal senada disampaikan Rf (40 tahun) Ibu rumah tangga Desa Pakning Asal, dia mengaku juga ditagih sebesar Rp 6 juta oleh kader BPJS, tapi Rf bingung harus cari duit kemana, dia hanya bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah Kecamatan Bukit Batu, sementara suaminya bekerja sebagai buruh.

Baca Juga :  Sekda Siak: ASN di Era Revolusi Industri 4.0, Dituntut ‘Talented’ dan ‘Multitasking’

“Ini BPJS kok aneh pak, biasanya banyak asuransi yang kami tahu apapun jenisnya, jika nasabah menunggak selama 3 bulan, otomatis akun ditutup dan dinonaktifkan, Nah BPJS ini orang menunggak 3 sampai 5 tahun tetap keanggotaannya aktif, kenapa tak ditutup saja akun kami? Kalau begini kan namanya jebakan dan pemerasan. Darimana kami harus mencari duit sebanyak itu. Kalau begini caranya kami akan kasi tau warga lainnya jangan coba coba mendaftar ke BPJS jika tak ingin dijebak,” kata Rf.

Seharusnya BPJS lanjut Rf harus mengubah sistim seperti asuransi lainnya, jika anggota menunggak sampai bertahun-tahun dinonaktifkan saja, berarti mereka tak sanggup membayar.

“Kami juga sebelumnya tak diberitahu, bisa jadi korban terikat seperti sekarang ini. Sekarang di seluruh kecamatan juga sedang dilakukan penagihan untuk yang menunggak, walaupun terhadap orang miskin dan yang tak pernah memakai jasa BPJS sekalipun, ini sebenarnya pemerasan sistematis terhadap warga Negara,” pungkas Rf.

“Untuk kepesertaan jkn kis itu berlaku seumur hidup kecuali jika yg bersangkutan meninggal maka harus dilaporkan utk menon aktifkan ataupun jika peserta bekerja atau sekolah ke luar negeri juga bisa dinonaktifkan sementara hingga peserta kembali lagi ke Indonesia,” kata Ilham Ramadhani menjelaskan. (KR13)

Loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *