Tingkatkan SDM, Ini yang Dilakukan Disnakertrans Dumai

Kepala Disnakertrans Dumai H Suwwndy SH M.Hum (pakai kopiah) sedang berbincang serius dengan Fadhly dan Armidy.

RiauKepri.com, DUMAI- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) segera mengaktifkan Rumah Terampil di Dumai.

“Hal itu dilakukan dalam upaya meninggkatkan sumber daya manusia (SDM) Dumai,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai H Suwandy SH M.Hum kepada RiauKepri.Com melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Muhammad Fadhly SH, Senin (17/02/2020).

Menurut Fadhly, setelah pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Dumai diserahkan kepada pemerintah pusat, sehingga dipandang perlu untuk mengelola balai latihan kerja sendiri.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengumpulan Zakat, Ini yang Dilakukan BAZNAS Siak

Untuk itu pula lah, Pemko Dumai melalui Disnakertrans Dumai berencana mengaktifkan Rumah Terampil Dumai.

Sesuai catatan RiauKepri.com Disnakertrans Dumai memiliki empat rumah terampil di Dumai. Diantaranya di kecamatan Bukit Kapur, Sungai Sembilan, kecamatan Medangkampai dan di kantor Disnakertrans Jalan Kesehatan Kelurahan Telukbinjai.

Mengingat perusahaan banyak berdiri di kecamatan dua kecamatan tersebut, maka rumah terampil di Sungai sembilan dan Kecamatan Medangkampai itu dulu yang segera diaktifkan. “Kita utamakan mengaktifkan rumah terampil di dua kecamatan itu dulu,” ujarnya.

Baca Juga :  Perusahaan Diminta Peduli Kabut Asap Okto Tadjong; Kami Sudah Bagikan Masker

Ternyata niat dan rencana Disnakertrans Dumai untuk mengaktifkan rumah terampil mendapat dukungan dari tokoh pemuda Dumai.

Wakil Ketua DPC SPTI-SPSI Dumai H Armidy SH sependapat, dan setuju rumah terampil di Dumai dimanfaatkan dengan baik.

“Bila perlu dana CSR Perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja di rumah terampil,” kata Kader PPP itu.

Keterangan yang berhasil dihimpun di Dumai menyebutkan, akibat keterbatasan anggaran, peralatan dan SDM, tiga BLK di Riau termasuk BLK Dumai akan dikelola Pemerintah Pusat. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *