60 Orang MPA Masuk BPJAMSOSTEK, Riadh: Semoga Seluruh Naker Jadi Peserta

Kepala BPBD Dumai Afrilagan.

RiauKepri.com, DUMAI- Perlindungan sosial bagi tenaga kerja perlu dan harus dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Amanat UU tersebut direspon positif oleh Pemerintah Kota (Pemko) Dumai. Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai telah mendaftarkan 37 pegawai non ASN sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

Teranyar, 60 orang Masyarakat Peduli Api (MPA) kota Dumai juga telah masuk menjadi peserta Badan Publik tersebut.

Kepala BPBD Dumai Afrilagan menjelaskan, untuk tahap pertama sebanyak 60 orang yang telah dilatih dan ditetapkan sebagai masyarakat peduli api (MPA) terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

Mereka berasal dari Kelurahan Mundam, Teluk Makmur, Guntung, Pelintung Kecamatan Medangkampai.

Kemudian kelurahan Tanjung Palas kecamatan Dumai Timur dan Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Selatan serta Kelurahan Lubuk Gaung dan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan.

Baca Juga :  1.071 Kali Pertemuan Digelar, 23 pelanggaran Diproses Bawaslu

“Untuk tahap pertama 60 orang masyarakat yang telah dilatih/dibentuk dan tetapkan sebagai masyarakat peduli api, berasal dari kelurahan mundam, teluk makmur, guntung, pelintung, tanjung palas, bukit batrim, lubuk gaung, bangsal aceh,” jelas Afrilagan kepada RiauKepri.com Kamis siang ini.

Masyarakat Peduli Api tidak ada di semua kelurahan di Dumai. Hanya ada di 16 kelurahan, karena di kawasan itulah berpotensi muncul hot spot akibat kabakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Dumai

“60 orang dari 8 kelurahan.
Tinggal 8 kelurahan yg blm pak,” jelas Afrilagan lagi.

Kepala Kantor Cabang (Kacab) BPJAMSOSTEK Kota Dumai Muhammad Riadh mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi terhadap Pemko Dumai atas kepedulian terhadap perlindungan tenaga kerja.

“Mengucapkan terimakasih dan apresiasi yg tinggi terhadap pak kadis BPBD Dumai terhadap perlindungan kepada para tenaga kerja,” jelas Riadh kepada Riau-Kepri.com melalui aplikasi WA Kamis (20/02/2020).

Baca Juga :  Sambut Bulan Ramadhan, ini Himbauan Bupati Siak

Menurut Riadh, dengan mengikutsertakan dalam program BPJAMSOSTEK, jika terjadi resiko sudah tercover.

“Dgn mengikut sertakan dalam program bp jamsostek apabila terjadi resiko sudah terkaper sehingga ketenangan dalam melaksanakan tugas di dapat,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, Riadh berharap hendaknya seluruh tenaga kerja mendaftar jadi peserta BPJAMSOSTEK.

“Semoga seluruh tenaga kerja baik formal maupun informal yg belum terlindungi segera menjadi peserta BP JAMSOSTEK,” pintanya.

Sebelumnya Wakil Walikota (Wawako) Dumai Eko Suharjo SE menegaskan semua pekerja non ASN di lingkungan Pemko Dumai diharapkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Hal tersebut penting karena jaminan sosial merupakan hak bagi setiap pekerja, termasuk pekerja non-ASN di lingkungan Pemko Dumai.

“Saya minta agar kepesertaan non ASN mendapat perhatian serius dari kepala OPD dan BPJS Ketenagakerjaan Dumai,” pinta Eko Suharjo.

Keterangan yang berhasil dihimpun Riau-Kepri di Dumai menyebutkan bahwa masih ada juga pekerja yang belum menjadi peserta BPJS, khususnya buruh harian.

Baca Juga :  Sepenggal Kepala untuk Tengku Kamariah

Padahal, sesuai dengan aturan kepesertaan BPJAMSOSTEK khususnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 14 disebutkan, setiap orang wajib menjadi peserta jaminan sosial.

Untuk di Dumai sendiri, sudah ada Perwako No. 27 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Sesuai Perwako 27 tahun 2017 perusahaan di Dumai wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.(BPJAMSOSTEK red)” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai H Suwandy SH M.Hum.

Sesuai regulasi yang sudah berlaku (Perwako 27 tahun 2017) kata Suwandy, tak ada alasan perusahaan di kota Dumai, untuk tidak mematuhi ketentuan tentang perlindungan ketenagakerjaan di Dumai.

“Saya minta seluruh perusahaan ikut aturan, kalau tak terdaftar sebagai peserta BPJS, jelas pelanggaran,” ungkapnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *