Kadin Beri Masukan, Minta Disnakertrans Fasilitasi Rakor LKS Tripartit

Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini.

RiauKepri.com, DUMAI- Kehadiran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sangat dibutuhkan. Selain bisa sebagai ‘penengah’, terkait permasalahan ketenagakerjaan, LKS Tripartit juga dapat menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis.

Tapi di kota Dumai, LKS Tripartit sudah dua tahun belakangan tak aktif. Untung saja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Dumai peduli akan kehadiran lembaga tersebut.

Itu jugalah mendorong Kadin Dumai akhirnya memutuskan untuk memberi masukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Dumai bagaimana agar LKS Tripartit diaktifkan kembali.

“Kami memberi masukan tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mana 2 (dua) tahun belakangan ini tidak aktif,” kata Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini dalam surat no. 005/DP/10402/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 kemarin.

Baca Juga :  Lalai, Karena Karlahut Petani di Dumai Ini Ditangkap

Menurut Zulfan Ismaini, keberadaan LKS Tripartit di Dumai sangat dibutuhkan untuk memberikan pertimbangan terkait masalah yanng timbul dalam ketenagakerjaan

“Hal ini agar menjadi pertimbangan kita bersama, karena perlunya kelembagaan LKS Tripartit dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Dumai,” jelas Zulfan Ismaini,

Keterangan yang berhasil dihimpun riaukepri.com menyebutkan, keberadaan LKS Tripartit sangat penting, karena banyak persoalaan yang terjadi di dunia usaha dan pekerja.

Mengingat dalam LKS Tripartit melibatkan beberapa unsur, diantaranya serikat pekerja, pengusaha serta pemerintah sehingga diharapkan dapat mencari solusi serta memberikan opsi maupun rekomendasi untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di Dumai.

Seperti diketahui, LKS Tripartit merupakan lembaga konstasi antara tiga unsur yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang bisa duduk bersama guna mencari solusi terbaik untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalaan yang timbul di bidang ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Saling Ejek di Facebook, Hingga Berbalas Nyawa Pelajar Pekanbaru

Artinya, LKS Tripartit dapat dijadikan sebagai jembatan menyamakan persepsi dalam membangun hubungan ketengakerjaan yang baik antara pengusaha dan pekerja.

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja dapat saling bersinergi yang pada akhirnya meningkatkan produksi bagi pengusaha dan tanggungjawab pekerja itu sendiri.

Artinya para pekerja harus lebih menanamkan sikap mental yang di landasi kemitraan. Sedangkan pengusaha menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahtraan pekerja itu sendiri.

LKS Tripartit Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. LKS Tripartit Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Baca Juga :  60 Mahasiswa Fasilkom Unilak di Latih Kewirausahaan

Untuk diingat, LKS Tripartit Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati/Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Kepala Disnakertrans Dumai H Suwandy SH M.Hum ketika dihubungi Riau-Kepri.com.melalui Sekretaris Disnakertras Dumai.MT Parulian Siregar SE membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari Kadin Dumai.

Bahkan sudah didisposisi ke Kabid Hubungan Industrial untuk dikonsultasikan sama kepala Disnakertrans Dumai-

“Ia lae ku disposisi sm kabid hi utk di konsultasikan sama kadis lngkah selanjutnya,” jelas Siregar kepada Riau-Kepri melalui aplikasi WA kemarin. (RK13).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *