Aktifkan LKS Tripartit Dumai, Armidy: Dapat Membina Hubungan Industrial

H Armidy S.Sos (Kanan) sedang berbincang serius dengan Kabid Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Dumai Muhammad Fadhly SH.

RiauKepri.com, DUMAI- Keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit penting untuk mendorong dan menyelesaikan masalah hubungan industrial di semua perusahaan.

Wakil Ketua DPC F.SPTI-K SPSI Kota Dumai H Armidy S.Sos menjelaskan, LKS Tripartit sangat penting di Dumai.

“LKS Tripartit dapat membina hubungan industrial yang harmonis di semua perusahaan,” tegas Armidy kepada Riau-Kepri.com di ruang kerjanya Kamis (27/02/2020).

Namun tak jelas mengapa LKS Tripartit tak ada di Dumai. Yang jelas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai sudah menyurati Disnakertrans Dumai untuk memberi masukan agar LKS Tripartit diaktifkan kembali.

“Kami memberi masukan tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit yang mana 2 (dua) tahun belakangan ini tidak aktif,” kata Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini kepada Riau-Kepri.com secara terpisah.

Baca Juga :  Trakindo Gelar Kompetisi, SMK N 2 Dumai Kirim 3 Siswa

Untuk diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI minta agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masing-masing daerah, agar meningkatkan peran LKSTripartit di daerah masing-masing.

Hal tersebut penting, lantaran keberadaan LKS Tripartit dapat membina hubungan industrial yang harmonis di semua perusahaan.

Hubungan industrial yang harmonis terjadi kalau sering terjadi dialog antara pengusaha dan pekerja.

Sesuai catatan riaukepri.com, dalam dunia ketenagakerjaan pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah menjadi kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keluarganya serta terjaminnya kelangsungan usaha.

Baca Juga :  Konferensi Internasional Unilak Hadirkan Narasumber dari Taiwan

Pemerintah, yang di dalam kebersamaan tersebut berperan sebagai “penjaga” kepentingan masyarakat yang lebih luas, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan kedua unsur tripartit lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Agar peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya kebijakan ketenagakerjaan haruslah mendengar pendapat baik dari kelompok pekerja/buruh maupun pengusaha.

Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi yaitu dalam LKS Tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Baca Juga :  Wakapolri kepada Civitas Akademia Unri: Demokrasi Bukan Berarti Bebas Sebebasnya

LKS Tripartit dibentuk di tingkat Nasional maupun pada Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sejalan dengan era otonomi daerah, pembentukan LKS Tripartit pada Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.

Sayang di kota Dumai dalam dua tahun terakhir LKS Tripartit tak aktif lagi. Namun Kadin Dumai sudah menyurati Disnakertrans Dumai yang intinya agar LKS Tripartit Dumai diaktifkan kembali. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *