Uji Publik II KLHS RPJMD Kota Dumai 2021-2025, Kadin: Kualitas SDM Perlu Ditingkatkan

Ketua Kadin Dumai Zulfan Ismaini (nomor dua dari kiri) sedang memberi masukan dalam Uji Publik II KLHS RPJMD Dumai tahun 2021-2025 di media Centre Selasa.

RiauKepri.com, DUMAI- Berbagai masukan, saran dan pendapat mengemuka dalam Uji Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2025 di media centre Dumai Selasa (10/03/2020)

Tujuannya bagaimana agar pembangunan kota Dumai terlaksana dengan baik sesuai rencana. Berbagai saran, pendapat dan masukan dari stakholder termasuk dunia usaha.

“Kelangsungan pembangunan bukan tanggungjawab pemerintah semata, tapi masyarakat dan dunia usaha turut dilibatkan,” jelas Hasan Tenaga Ahli dari UGM Yokjajarta.

Tak ketinggalan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dumai Zulfan Ismaini memberi masukan tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan.

Hal tersebut penting dalam upaya mengurangi tingkat penganggguran di Kota Dumai yang cukup tinggi

“Kualitas SDM Dumai perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar tingkat pengangguran di Dumai dapat ditekan.

“Tingkat pengangguran di Riau tertinggi di Dumai. Tidak jelas apakah akibat buruh migran yang banyak masuk atau memang masyarakat Dumai yang belum tertampung perusahaan,” kata Zulfan Ismaini.

Baca Juga :  Kadin dan Pemko Dumai Inisiasi Batu Teritip "Kawasan Pertanian Terpadu"

Menurutnya, peningkatan SDM Dumai tak bisa berkutat hanya di tingkat pelatihan tenaga kerja semata, tapi kehadiran perpustakaan sebagai sebaran dunia pendidikan juga perlu,” ujarnya.

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Dumai, kepedulian perusahaan dibutuhkan, termasuk juga pendirian perpustakaan. “Harapan kita perusahaan juga turut berpartisipasi meningkatkan SDM Dumai,” pintanya.

Tak hanya masalah peningkatan SDM, pengadaan air bersih Dumai sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang tak.kunjung terealisasi juga perlu menjadi oerhatian. Begitu juga pembangunan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan.hidul serta pemeliharaan manggrove juga menjadi masukan dari stakholder yang hadir.

“Apa yang dibahas dalam uji publik II KLHS RPJMD Tahun 2021-2025 perlu.
menjadi perhatian calon walikota dan wakil walikota Dumai periode berikutnya. Dan seharusnya dijadikan visi dan misinya,” pinta Wakil Ketua DPRD Dumai Marwan.

Baca Juga :  Serahkan Buku UU 1/1987 ke Kejari Dumai, Zulfan: Kadin Pelaku Ekonomi Nasional

Isu strategis lingkungan paling utama adalah indentifikasi pembangunan berkelanjutan. Dari 168 isu utama ada enam melalui kesepakatan bersama.

Isu utama; analisis skenario terkait PBB
222 indikator. Di kota Dumai, ada capain target ada yang belum tercapai

Untuk dapat mencapainya harus dibuat skenario upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan.

Sayang, kendati upaya tambahan sudah dilaksanakan tapi belum capai target nasional.

“Upaya tambahan harus ada penanggungjawab dan peran swasta sangat diperlukan. Termasuk untuk air bersih,” ujarnya.

Menurut Marwan, pembangunan berkelanjutan di kota Dumai bukan tanggungjawab pemerintah semata, tapi dunia usaha harus turut berpartisipasi.

“Peran dan masukan swasta dan akademisi sangat diperlukan dan pembangunan kota Dumai harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan semua pihak,” ungkapnya.

Sesuai data riaukepri.com pentingnya KLHS dalam RPJMD diatur dalam Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang KLHS dalam RPJMD.

Baca Juga :  Potensi Riau Besar, Ini Harapan Gubri Membentuk BRCN

Ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam penyusunan KLHS RPJMD yaitu pengintegrasian rekomendasi dalam KLHS ke dalam kebijakan, rencana, program RPJMD, penjaminan mutu KLHS, dan validasi KLHS. Semua proses tersebut berjalan beriringan dengan proses penyusunan RPJMD.

Integrasi KLHS dalam RPJMD sangat dibutuhkan agar kelestarian lingkungan tidak berdampak buruk oleh kegiatan pembangunan.

Mengingat pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai upaya dalam menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan pembangunan kualitas hidup manusia. Namun, keefektifitas KLHS sebagai instrumen pengendali lingkungan hidup dan penjaga pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih dipertanyakan, karena masih terdapat  rekomendasi KLHS yang tidak terakomodasi dalam RPJMD.

Dokumen RPJMD tidak bisa disahkan tanpa KLHS di awalnya.  Tanpa KLHS, RPJMD tidak akan disetujui, dan jika RPJMD tidak disetujui maka akan terjadi “kekacauan” dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *