Permohonan Hearing, LPMK Lubukgaung Surati DPRD Dumai

Penyerahan Surat permohonan Hearing LPMK Lubukgaung yang diterima Sekretariat DPRD kota Dumai

Riaukepri.com, DUMAI – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lubukgaung Kecamatan Sungai Sembilan melayangkan surat kepada komisi I DPRD Kota Dumai.

Surat Permohonan Hearing dengan perusahaan dengan mengundang para pihak tersebut dilakukan guna menindak lanjuti laporan masyarakat Dumai khususnya di kelurahan Lubukgaung Kecamatan Sungai Sembilan tentang berbagai permasalahan perusahaan di kawaan itu.

Masyarakat Lubukgaung melalui surat yang ditandatangani Ketua LPMK Lubukgaung Maznah dan ketua Forum RT Kelurahan Lubukgaung Sulaiman didukung sebanyak 30 ketua RT mengharapkan DPRD kota Dumai untuk dapat memediasi pertemuan dalam hearing dengan para pihak diantaranya; Kapolres kota Dumai, Walikota Dumai, DPRD kota Dumai, Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Kepala Disnakertrans kota Dumai, DPMPTSP Kota Dumai, Kadin Dumai, PT Inti Benua Perkasatama (IBP) dan PT Srikandi Inti Lestasi (SIL).

Ada pun permasalahan yang akan didiskusikan antara lain; Mendesak kepada pemerintah dan management PT IBP yang berdiri di kecamatan Sungai Sembilan untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang industri migas dan non migas untuk putra putri kota Dumai khususnya di kecamatan Sungai Sembilan.

Baca Juga :  Besok, LAMR Gelar Majelis Syarahan dan Doa Haul Tenas Effendy

Mendesak Pemko Dumai untuk memeriksa data pekerja atau karyawan di PT IBP dan PT SIL agar bisa mengetahui berapa penyerapan tenaga kerja lokal Dumai khususnya di kecamatan Sungai Sembilan dan tenaag kerja lokal Dumai pada umumnya.

Apabila terbukti pihak perusahaan banyak menyerap tenaga luar dalam arti kata tidak menyerap tenaga kerja asli lokal masyarakat minta kebijakan pihak perusahaan dan Disnakertrans Kita Dumai untuk mencari solusi.

“Apa bila terbukti tidak menyerap tenaga kerja lokal, maka disini masyarakat Kota Dumai khususnya Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan meminta kebijaksanaan pihak perusahaan dan Disnakertrans Kota Dumai untuk mencari cara agar anak lokal tidak hanya jadi penonton di Negri sendiri,” tegasnya

Baca Juga :  Mantap, Menpora Usulkan Stadion Utama Riau ke FIFA untuk Piala Dunia U-20

Tidak itu saja masyarakat juga mendesak kepada pengawasan di bidang ketenagakerjaan Provinsi Riau untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SIL sebagai penyedia jasa PT. IBP.

Karena sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SIL, katanya banyak mengerjakan pekerjaan pokok untuk PT IBP. Artinya bukan sebagai mengerjakan pekerjaan penunjang.

Pada hal sesuai ketentuan yang diatur dalam bab II pasal 3 Permenakertrans No.19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain ditegaskan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan adalah pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan,

Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

Baca Juga :  Bupati Amril Ikuti Raker Bersama Gubri dan Mendagri di Pekanbaru

Pekerjaan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat juga mendesak kepada pengawas Provinsi Riau di bidang ketenagakerjaan untuk menyelidiki adanya indikasi intimidasi terhadap pekerja yang bernama Haikal dan kawan-kawan yang sebelumnya bekerja di PT. SIL.

Sayang surat LPMK Lubukgaung tersebut belum ditanggapi DPRD kota Dumai.

“Sampai sekarang belum ada tanggapan dari DPRD kota Dumai, ” sesal Ketua FAP TEKAL Kota Dumai Ismunandar kepada Riau-Kepri.com di kantor Kadin Dumai sembari menyerahkan foto copy surat yang dilayangkan LPMK Lubukgaung.keoada DPRD Dumai. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *