Kata Anggota DPRD Ini, Jangan Sampai PSBB Diterapkan di Dumai

RiauKepri.com, DUMAI- Sejumlah daerah di Indonesia sudah masuk ‘zona merah’ penyebaran virus covid-19. Sehingga tak ada pilihan, pemerintah terpaksa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran jumlah kasus penyebaran covid 19 Corona terus bertambah.

Untuk itu, kata anggota DPRD Dumai Johannes Tetelepta, masyarakat kota Dumai diminta untuk mematuhi himbauan pemerintah tentang penanganan covid 19. Sebab
Kalau kasus terus bertambah bisa saja PSBB diterapkan.

“Fenomena ini sebaiknya jangan sampai terjadi sehingga kita terpaksa menerapkan PSBB di Dumai, ” kata Anggota DPRD Dumai Johannes Tetelepta di Dumai Selasa (14/04/2020).

Untuk itu kepada seluruh masyarakat diminta untuk patuh serta benar-benar mengikuti segala anjuran pemerintah.

“Masyarakat harus mematuhi penerapan Social Distancing, mengurangi aktivitas di luar rumah (stay at home), selalu cuci tangan, gunakan masker, tidak bepergian keluar kota, menghindari keramaian, jaga jarak dengan orang lain, masing masing RT lakukan karantina wilayah dengan membatasi aktivitas warga dan sebagainya dengan tujuan agar wabah Covid 19 dikota Dumai bisa diatasi penyebarannya,” pinta anggota dewan Fraksi Gerindra ini.

Baca Juga :  Meskipun Dari Keluarga Kurang Mampu, Namun Anak Siak Tetap Berprestasi

Menurutnya, masyarakat Dumai masih banyak yang tidak patuh atau sepele dengan himbauan pemerintah padahal itu sangat penting bagi dirinya dan orang banyak.

“Apabila semua anjuran atau himbauan pemerintah kita abaikan atau acuh dan tidak acuh maka yang rugi itu bukan perorangan melainkan kita semua masyarakat, apalagi jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terus meningkat di Dumai,” jelasnya.

Alhasil bisa bisa Dumai masuk zona Merah seperti Pekanbaru, alhasil semua orang akan dianggap ODP jadi mau tidak mau pemerintah mengambil kebijakan untuk penerapan PSBB.

Maka itu Johannes mengajak seluruh masyarakat Dumai untuk mematuhi seluruh himbauan pemerintah.

“Jangan kita menjadi masyarakat yang acuh tak acuh karena akan menimbulkan dampak luar biasa bagi kita semua. Bayangkan, dampak Covid 19 perekonomian masyarakat menurun drastis dari seluruh aspek,kesehatan terancam, aktivitas terbatas dan sebagainya,” jelasnya.

Baca Juga :  Peduli, IKA SMANSIX’94 Bagikan Sembako Dampak Covid-19

“Lebih baik kita membatasi hari ini dibandingkan kita membatasi hingga bertahun tahun lamanya karena jumlah kasus terus bertambah dan permasalahan Covid 19 bukan main main, ” pina pria yang kerap disapa Bg Aci itu.

Menurut Johannes penerapan PSBB berkaitan dengan kepatuhan , serta kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan sosial distancing. Dan untuk menerapkan PSBB memang pemerintah harus memenuhi beberapa kriteria, melewati kajian, kesiapan daerah seperti apa , catatan jumlah kasus harus jelas, serta mempertimbangkan beberapa aspek lainnya.

“Seyogyanya tujuan PSBB Ini untuk percepatan penangganan Covid 19, sebab PSBB ini bukan sebuah larangan total namun lebih kepembatasan gerak sosial masyarakat karena penyebaran virus ini datangnya dari manusia atau prilaku kita sendiri,” ungkapnya.

Kata Jonannes, ada beberapa sektor yang tetap berjalan walaupun PSBB diterapkan seperti Kesehatan, pangan, energi , komunikasi baik jasa sampai media komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, logistik distribusi barang, dan kebutuhan harian ritel, warung toko kelontong dan industri strategis.

Baca Juga :  Bawaslu Rekomendasikan 112 TPS di Riau untuk Pemilu Ulang dan Lanjutan

Meski demikian penerapan PSBB sangat berpenggaruh terhadap perekonomian masyarakat nantinya.

Dengan ditetapkannya Pekanbaru sebagai Zona Merah Covid 19, tambah Johannes, dihimbau juga seluruh RT untuk lebih meningkatkan pengawasan atau karantina wilayah terhadap masyarakat masing masing jangan sampai ada warga yang pergi Kepekanbaru ataupun keluar kota.

” Itulah pentingnya penerapan pembatasan wilayah di masing-masing RT sebagai media control aktivitas masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ini. Ingat kita harus memutus mata rantai penyebaran atau pencegahan melalui kebijakan- kebijakan tegas terkait pintu keluar dan masuk Kota Dumai, karena apabila fokus kepada penyembuhan, sumber daya kesehatan kita berikut kelengkapannya tidak cukup mampu melakukannya,” tandasnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *