Wako Dumai: Bantuan Terdampak Covid-19 Harus Kepada yang Berhak

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi.

RiauKepri.com, Dumai– Pemerintah Kita (Pemko) Dumai telah menganggarkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk bantuan terhadap masyarakat terdampak covid-19. Dana tersebut berasal dari rasionalisasi angggaran dari setiap OPD di lingkungan Pemko Dumai.

Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengaku mendapat pertanyaan, saran dan pendapat serta doa dari masyarakat melalui laman sosial media miliknya terkait bantuan sosial terdampak covid-19.

“Terimakasih atas berbagai saran, pendapat, pertanyaan dan mengingatkan serta doa yang diberikan dalam laman sosial media saya.
Saya merasa itu semua karena rasa memiliki yang tinggi masyarakat Dumai, agar bantuan sosial buat warga yang terdampak covid-19 ini betul-betul sampai kepada yang berhak,” kata Walikota Dumai di akun Facebook Zulkifli AS Kamis (16/04/2020)

Baca Juga :  Polda Riau Gandeng Unilak Produksi Hand Sanitizer untuk Masyarakat

Dijelaskan walikota Dumai, sebetulnya, beberapa program yang sudah ada melalui pemerintah pusat, diantaranya PKH (Proram Keluarga Harapan), datanya 5 ribu lebih KK dan itu dsudah program lama. Kedua, ada program penerima BPJS datanya 11 ribu lebih KK. Dan sekarang yang terbaru, program yang terdampak Covid-19.

“Khusus untuk program terdampak covid-19 Ini, kita perlu pendataan ekstra dan sedang kita lakukan. sistem yg kita lakukan, contoh : pedagang sayur atau pedagang kecil lainnya ini kita ambil datanya dari dinas UMKM, ada sekitar 3000, ustadz-ustadz atau mubaligh kita minta data dari PMD, tukang becak kita minta datanya kepada Pengurus Organisasi becak. Sopir-sopir kita mintak datanya dari ORGANDA. Dari data yang sudah terhimpun, saat ini lebih kurang 11 ribu KK sudah masuk dalam data kita,” jelasnya.

Baca Juga :  Keputusan PTUN Hanya Terkait Surat Penyelesaian, Bukan Membatalkan Kepengurusan Koperasi BBDM Haji Ismail

Jadi, untuk kebenaran dan memvaliadasi data tersebut, kata Zul AS, demikian panggilan akrab walikota Dumai, diminta ada tenaga PSM 2 orang per kelurahan ditambah Ketua RT untuk membantu pengecekannya guna
memvalidasi data tersebut.

Demikian juga data PKH dan BPJS tersebut. Walaupun itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, k Pemko Dumai secara sukarela membantu pengecekannya lagi, apakah masih ada orangnya atau sudah pindah atau meninggal, jadi itulah tugas tambahan pak RT.

Sedangkan masyarakat yang tak ada identitasnya untuk sementara dicatat dulu, dan akan di cek kebenarannya

Baca Juga :  Jennika, Atlet Riau Asal Meranti Raih Emas di Dubai

“Contoh dia mengaku sebagai pedagang cek sudah berapa lama tinggal disitu dan apa memang betul perkerjaannya pedagang. Demikian juga hal-hal profesi yg lain. itu lah upaya-upaya yang kita lakukan mudah-mudahan seperti harapan kita semua, bantuan bagi warga terdampak covid-19 bisa tepat sasaran dan tersalurkan pada mereka yang berhak menerima nya, ” ungkap Zul AS.

Langsung ODP

Mengingat telah ditetapkannya Pekanbaru sebagai ‘zona merah’ penyebaran covid 19, maka siapa saja yang dari Pekanbaru dinyatakan orang dalm pantauan (ODP).

Hal terebut dilakukan kan dalam upaya memutus matarantai penyebaran virus covid-19 Corona di Dumai. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *