Mantap, Pengawas Ketenagakerjaan Segera Ditempatkan di Dumai

PLH Kepala Disnaketrans Kota Dumai MT Parulian Siregar SE.

RiauKepri.com, DUMAI- Sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) Bidang pengawasan Ketenagakerjaan sudah diambil-alih pemerintah Provinsi.

Namun seiring banyaknya perusahaan beroperasi di daerah ini, Disnakertrans Riau segera menempatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dumai.

Kabar tersebut disambut hangat sejumlah kalangan di Dumai. Baik dunia usaha dan serikat pekerja menilai kebijakan itu positif.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Dumai Zulfan Ismaini menyebutkan adanya penempatan pegawai pengawas Ketenagakerjaan akan dapat membantu penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di Dumai.

“Kadin berharap dengan adanya penempatan tenaga pengawas dapat membantu menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di kota Dumai dengan cepat,” ujar Zulfan Ismaini kepada RiauKepri.com Rabu.

Hal senada juga diutarakan Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Dumai Nurdin Budin S.Sos. Dia menilai penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dumai sudah waktunya.

” Ya baguslah klo bgtu, krn slm ini tenaga pengawas datang d pergi sesuka hatinya tanpa adanya KISS fungsi pengawasan dgn disnaker Dumai dlm mengawasi d penindakan hkm bila terjadi mslh ketenagakerjaan…pak jon kbrnya bu teti yaa peg pengawasnya?,” kata Nurdin Budin secara terpisah.

Baca Juga :  Bawa Penumpang Melebihi Kapasitas, KM Jelatik Diamankan TNI AL

Begitu juga tokoh muda Dumai H Arimidy S.Sos, menyebutkan kota Dumai sebagai daerah industri sebaiknya memiliki tenaga pengawasan ketenagakarjaan. Kendati pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan pegawai pemerintah Provinsi sebaiknya ada ditempatkan di Dumai

“Memang sudah seharusnya krn dumai ini daerah industri meski mereka peg prov tapi penempatan nya ya di dumai,” pintanya.

Rencana penempatan pegawai pengawasan ketenagakerjaan di Dumai tak dinafikan Disnakertrans Kota Dumai.

Disnakertrans Dumai sendiri siap memberikan fasilitas ruangan khusus untuk ditempati pegawai pengawas ketenagakerjaan yang akan ditempatkan Disnakertrans Provinsi Riau di Dumai.

“Bila perlu kita siapkan fasilitas ruangan khusus untuk ditempati,” tegas PLH Disnakertrans Dumai MT Parulian Siregar SE kepada Riaukepri.com.di ruang kerjanya Rabu pagi.

Baca Juga :  Hari Ini, 203 Kasus Covid-19 di Riau

Memang Parulian mengaku belum mengetahui persis kapan pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut ditempatkan di Dumai. Namun dia mengakui, jika sebelumnya pegawai pengawas Disnakertrans Provinsi yang ditempatkan di Duri membawahi tiga kabupaten/ kota, ke depan tak demikian. “Pegawai pengawas nantinya khusus untuk Dumai,” jelasnya.

Utnuk diketahui, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.

Kemudian melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Harus diakui, sesuai letak yang strategis, Kota Dumai memang banyak dilirik pengusaha. Itu sebabnya perusahaan banyak berdiri Buruh dan pekerja juga lumayan ramai. Begitu juga dengan permasalahan Ketenagakerjaaan juga demikian kerap terjadi.

Sesuai data yang diperoleh RiauKepri.com ada sekitar 1.386 perusahaan aktif di Dumai. Memang bukan seluruhnya perusahaan besar.

Baca Juga :  Jamin Ketersediaan BBM Jelang Lebaran, Disdagprin Bengkalis Sidak ke Sejumlah APMS

Sayang, sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemda, bidang pengawasan ketenagakerjaan sudah diambil-alih Provinsi Riau.

“Sebaiknya bidang pengawasan Disnakertrans juga hendaknya ditempatkan di Dumai,” pinta Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi kepada RiauKepri.com dalam suatu kesempatan.

Seiring banyaknya perusahaan beroperasi, permasalahan buruh dan pekerja juga jelas kerap terjadi.

Hanya saja, penyelesaian permasalahan yang muncul tak berbanding lurus dengan kebijakan dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemko) Dumai.

Soalnya sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), kewenangan pengawasan sudah diambilalih provinsi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) tak memiliki kewenangan lagi bidang pengawasan.

“Kota Dumai merupakan kota industri, sehingga dipandang perlu dan dibutuhkan adanya pegawai pengawasan ketenagakerjaan. Bila perlu didirikan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Dumai,” pintanya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *