PLN Batam Beri Relaksasi 9 Bulan Menyicil, Ini Kronologinya

Rapat Forkopimda Kota Batam bersama Bright PLN Batam, Selasa (9/6/2020).

RiauKepri.com, BATAM — Pemko Batam tak tinggal diam dan berupaya dapat membantu mencarikan solusi terhadap membengkaknya pembayaran listrik di masa pandemi Covid-19. Masalah ini dibawa dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan menghadirkan manajemen Brigh PLN Batam, Selasa (9/9/2020).

Berlangsung di ruangan rapat Hang Nadim Kantor Walikota Batam, pertemuan itu dipimpin langsung Walikota Batam, H Muhammad Rudi, didampingi wakilnya, H Amsakar Achmad. Hasilnya, untuk tagihan bulan Juni yang membengkak disetujui dapat dicicil sampai sembilan bulan ke depan terhadap selisih catat meteran.

“Kesepakatan kita ambil hari ini mudah-mudahan masyarakat Kota Batam bisa menerima. Untuk sembilan bulan ke depan, selisih bayarnya itu yang dicicil,” kata Walikota Batam H Muhammad Rudi, yang juga Kepala Batam.

Baca Juga :  Jangan Bedakan Pelayanan pada Masyarakat

Misalnya, contoh Rudi, masyarakat biasanya membayar Rp800 ribu per bulan untuk penggunaan listrik rumah tangga, lalu di bulan ini tagihannya melonjak drastis menjadi Rp2 juta. Maka, yang akan dicicil adalah selisih tagihan tersebut, yaitu Rp1,2 juta.

Cicilan ini nanti akan dimasukkan di tagihan listrik tiap bulan hingga sembilan bulan ke depan. Jadi tagihan yang masyarakat bayarkan adalah biaya penggunaan listrik di bulan tersebut ditambah dengan 1/9 (satu per sembilan) selisih bayar.

“Ini hanya khusus untuk pelanggan yang menggunakan listrik maksimal 10 Ampere. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekarang, terutama di saat banyak pekerja dirumahkan akibat pandemi Covid-19,” ujar Rudi.

Baca Juga :  Tiap Rupiah Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

Hal senada diungkapkan Direktur Utama Bright PLN Batam, Budi Pangestu. Pihaknya bersama pemerintah, katanya, menyadari kondisi masyarakat yang tengah sulit ini.

“Tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan memberikan keringanan. Kita bersama pemerintah menyadari di tengah kondisi covid, kita mengerti kondisi kemampuan pelanggan PLN,” ungkap Budi.

Dijelaskannya, lonjakan tagihan itu bukan karena ada kenaikan tarif listrik, tapi disebabkan ada pemakaian listrik di atas rata-rata dan PLN tidak menurunkan petugas pencatat meteran. Tagihan dibuat berdasarkan rata-rata pemakaian listrik tiga bulan sebelumnya.

Baca Juga :  DPR Usahakan Selesai Tahun Ini

“Kenaikan bukan karena kenaikan harga listrik. Karena waktu ada protokol Covid, bulan Maret tidak bisa tercatat oleh kawan-kawan PLN, maka ketika dilakukan pencatatan di bulan Mei baru ketahuan bahwa pemakaiannya lebih tinggi dari biasa,” paparnya.

Awalnya permintaan Walikota yang mewakili keresahan warga ini tak mahu dipenuhi pihak PLN dengan mamengajukan penawaran relaksasi hanya selama 4 bulan saja. Tentu saja ini jauh dari harapan.

Suasana sempat agak tegang dan pihak Pemerintah Kota Batam tetap mendesak 12 bulan. PLN tetap bergeming, mereka pun menyodorkan relaksasi selama 6 bulan sebagai jalan tengah. Tak temu juga. Terakhir disepakati lama angsuran sembilan bulan. (RK14)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *