Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Amanah Konstitusi untuk Pengelolaan Hutan Tanah Yang Lestari

Pembelajaran dari Perkara Bongku Bin Jelodan

M. Mardhiansyah

Oleh: M.Mardhiansyah

Perkara hukum yang menimpa Bongku bin Jelodan masyarakat adat suku Sakai yang mengalami kriminalisasi oleh Koorperasi di Kabupaten Bengkalis telah menjadi perhatian publik. Perkara Bongku menyeruak menjadi simbol perjuangan masyarakat hukum adat terhadap legitimasi pengakuan dan penghormatan kedaulatan masyarakat hukum adat di Propinsi Riau. Fenemona ini bukan tidak mungkin akan menjalar menjadi suatu momentum secara nasional sehingga harus disikapi dan dicermati secara bijak demi menjaga stabilitas nasional.
Secara konstitusi sudah diamanahkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan tanah di negeri ini. UUD 1945 Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hak “dikuasai oleh negara” harus dipandang sebagai pendelegasian mandat yang diberikan oleh rakyat untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan agar betul-betul dipergunakkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memperhatikan hak masyarakat hukum adat.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012) menjelaskan: “Hutan adat bukanlah hutan negara telah menjadi paradigma baru bagi pengakuan dan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat”. Kebijakan MK 35/2012 sebagai pengakuan keberadaan hutan adat untuk masyarakat adat. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengamanahkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengukuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota. Dengan demikian sesungguhnya sudah jelas bahwa Pengakuan dan Perlindungan Kedaulatan Masyarakat hukum adat yang berkonsekuensi pada hutan tanah masyarakat adat adalah suatu amanah konstitusi yang harus segara direalisasikan.

Baca Juga :  Lepas Dari Kejaran Masa, 2 Jambret di Perawang Ini Ditangkap Polisi

Perspektif Negara dalam pengelolaan hutan yang selama ini berjalan dimana Pemerintah menjadi pemain tunggal dalam menetapkan dan mengatur pemanfaatan dan peruntukan sumberdaya hutan telah bergeser pada Perspektif Community Based yang memandang bahwa Hutan harus dikelola oleh pihak-pihak yang pro kepada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemain dalam prespektif ini adalah pemerintah, masyarakat, pebisnis, tokoh masyarakat dan tokoh adat, bukan lagi tungga Pemerintah. Pergeseran perspektif tersebut mendorong dan membuka ruang akses partisipasi publik dalam pengelolaan hutan tanah, legitimasi Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat pada Hutan dan Pengelolaan Hutan Kolaboratif dan Lestari. Paradigma pengelolaan hutan yang selama ini memandang bahwa Kelestarian Hutan dan SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat ternyata belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Maka paradigma pengelolaan hutan bergeser ke arah menghadirkan kesejahteraan untuk mewujudkan hutan dan alam yang lestari. Masyarakat yang sejahtera akan mengelola dan menjaga kelestarian sebagai kebutuhan bukan lagi keharusan yang dibenturkan dengan ekploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengakuan dan perlindungan Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Tanah dan SDA sesuai amanah konstitusi harus secara legalitas formil melalui Peraturan Daerah. Namun bila tahapan tersebut belum dapat direalisasikan, ruang akses partisipasi masyarakat hukum adat dapat difasilitasi dalam partisipasi pengelolaan hutan. Kedaulatan melalui akses pemanfaatan tersebut dapat difasilitasi melalui skema PS (Perhutanan Sosial) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) untuk kawasan hutan dan skema TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) untuk Tanah bukan Kawasan Hutan. Salah satu dari lima Skema PS adalah Hutan Adat. Pengakuan dan legitimasi pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan sebagai Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat dapat difasilitasi melalui mekanisme PS sesuai P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Selanjutnya KPH sebagai unit pengelola hutan tingkat tapak memiliki kewenangan untuk memberikan ruang akses masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai alokasi peruntukan ruang kawasan KPH. Untuk pemanfaatan lahan di luar kawasan hutan, skema TORA memberi ruang akses pengakuan penguasaan dan pengelolaan lahan untuk Masyarakat Hukum Adat.

Baca Juga :  Mesjid Hidayatul Muslimin Diresmikan, Eko Suharjo Minta Warga Makmurkan Mesjid

Tekanan dan kepentingan terhadap kawasan hutan berdampak pada tingginya kompetisi penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Luasan kawasan hutan yang semakin berkurang namun kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu terus meningkat. Usaha kehutanan yang ditumbuhkembangkan secara umum tentunya berorientasi pada pasar untuk mendapatkan nilai ekonomi yang kompetitif tanpa mengorbankan fungsi ekologi/lingkungan dan peran tanggung jawab sosial sebagai bentuk pengelolaan hutan lestari. Dari sisi Pasar, Propinisi Riau memiliki keunggulan komperatif yang sangat potensial karena memiliki Industri Pengolahan hasil hutan kayu yang berskala internasional. Jika selama ini berorientasi pada industri pulp untuk kertas, namun kondisi terkini sudah berkembang pada industri serat untuk tujuan tekstil serta produk berbahan serat lainnya. Kondisi ini membuat usaha pengelolaan hutan menghasilkan kayu menjadi potensi ekonomi yang prosepektif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian koorperasi tidak lagi harus menguasai kawasan hutan secara dominan, namun bisa dikembalikan ke Masyarakat Hukum Adat untuk diselanjutnya dibangun kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Di sisi lain potensi hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, rempah obat-obatan dan jasa lingkungan seperti wisata alam, air dan perdagangan karbon semakin memperkokoh potensi sumberdaya hutan sebagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Realitas dan anugerah Allah SWT pada Propinsi Riau tersebut semestinya menjadi berkah untuk kesejahteraan masyarakatnya bukan malah menjadi malapetaka dan mengorbankan para pihak. Legitimasi dan ruang akses Masyarakat Hukum Adat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan tanah bukanlah sebuah kompetisi menang kalah dengan usaha dan industi kehutanan. Namun harus berjalan sinergis saling mendukung dan menguntungkan. Kebutuhan usaha dan industri kehutanan dapat didukung pemenuhannya oleh hasil pengelolan hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Pendekatan pengelolaan hutan dengan Model Agroforestri dapat menjadi model yang prospektif karena produk yang dihasilkan tidak hanya kayu namun juga produk lainnya seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan, peternakan dan jasa lingkungan. Dengan demikian pasar yang membutuhkan kayu dapat terfasilitasi dan kebutuhan harian masyarakat dapat terpenuhi. Pendekatan Ekstensifikasi hutan (Extension forestry) yang merupakan penanaman tanaman keras (pohon) diluar kawasan hutan juga merupakan sebuah skema yang strategis dan prospektif.

Dengan kondisi tersebut, sesungguhnya tidak perlu terjadi nasib yang dialami oleh Bongku jika sinergitas pengelolaan hutan tersebut direalisasikan. Mencermati dinamika tersebut beberapa catatan penting sebagai sebuah proses pembelajaran yang harus segera direalisasikan antara lain:
1. Keharusan dan mendesak segera realisasi Legitimasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Melayu di Wilayah Propinsi Riau melalui Pemda Kabupaten/Kota sesuai Amanah konstitusi khususnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Untuk itu sangat diperlukan peran aktif LAM Kabupaten/Kota untuk mengawal dan mengkoordinasikannya serta dukungan Legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Perda terkait hal tersebut.

Baca Juga :  Abaikan Pemko Dumai, PT Norel "Tabrak: Permenaker 19/2012

2. Percepatan realisasi dan operasional Perhutanan Sosial (PS) khususnya skema Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan pada Masyarakat Adat untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam hal ini perlu segera menggesa Pokja PS dan para pihak terkait untuk mengalokasi ruang/Kawasan HA dan merealisasikan operasional PS.

3. Mendorong operasional KPH untuk memberi legitimasi hak kelola/pemanfaatan kawasan untuk Masyarakat Adat. Untuk upaya tersebut harus mendorong Pemda Propinsi Riau untuk mengoptimalkan operasional KPH. KPH sebagai unit pengelola hutan tingkat tapak harus benar menjalankan fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku.

4. Membangun “Forum Komunikasi MultiPihak Pengelolaan Hutan Propinsi Riau” yang menjadi wadah komunikasi Pengelola/Pemegang Ijin Usaha Kehutanan baik Konservasi, Lindung dan Produksi dengan Para Pihak terutama LAM Riau dan Pemerintah serta Legislatif untuk membahas dinamika pengelolaan hutan di Propinsi Riau dan merumuskan solusi. Pada Perkara Bongku, jika mekanisme ini sudah terbangun, maka Bongku tidak menjadi korban proses hukum karena bisa dikomunikasikan terlebih dahulu tak harus diselesaikan secara hukum di Peradilan, namun dimediasi secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

5. Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah benar-benar hadir secara nyata sesuai konstitusi mengurusi dan mengelola Hutan dan SDA untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kementerian LHK dan Dinas LHK harus menjalankan tupoksi dan kewenangannya seperti memastikan tata ruang, kebijakan, pengawasan dan sosialisasi serta lainya agar menjaga kewibawaan negara, menjamin iklim usaha yang kondusif dan produktif, stabilitas masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ulasan dan pandangan tersebut telah dipaparkan pada Dialog Virtual Kedaulatan Adat Pasca Pendemi Covid-19 yang ditaja sempena Milad ke-50 (Milad Emas) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Semoga tak lagi terjadi perkara-perkara serupa nasib Bongku di masa akan datang. Menggerakkan ekonomi dan melindungi ekosistem bukan berarti tega membiarkan masyarakat jauh dari kesejahteraan dan terasing dari peradaban kebudayaannya. Menghadirkan kesejahteraan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, sesuai amanah Pembukaan UUD 1945 “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonsia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”

M. Mardhiansyah adalah dosen Jurusan Kehutanan FP UNRI / Koordinator DPW FKKM Riau

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *