Komisi 2 DPRD Karimun Kembali Gelar Hearing dengan PDAM

Hearing Komisi 2 DPRD Karimun dengan PDAM Karimun.

RiauKepri.com, KARIMUN — Komisi 2 DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kembali menggelar hearing dengan PDAM Tirta Karimun pada Selasa, (16/6/2020).

Hearing kali ini juga membahas tunggakan iuran BPJAMSOSTEK oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun untuk karyawannya.

Hearing Komisi 2 dengan PDAM Karimun juga dihadiri perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.

“Hearing kali ini merupakan lanjutan dari hearing yang kita adakan pada April yang lalu,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Karimun Nyimas Novi Ujiani.

Komisi 2 nilai kinerja PDAM PDAM Tirta Karimun buruk, khususnya terkait pengelolaan keuangan perusahaan.

Seharusnya, kata Nyimas, pembayaran iuran BPJAMSOSTEK dilakukan setiap bulan, karena biasanya tertuang dalam slip gaji karyawan.

Baca Juga :  Cegah Covid-19, Anggota DPRD Karimun Ajak Generasi Muda Berolahraga

Dalam hearing April lalu, jelas dia, manajemen BUMD itu berjanji akan membayar tunggakan iuran BPJAMSOSTEK yang mencapai Rp280 juta.

Namun sayangnya, janji tersebut belum juga ditepati sehingga pihaknya kembali menggelar hearing dengan PDAM Tirta Karimun.

“Dalam hearing yang lalu, kita juga mengeluarkan rekomendasi kepada bupati agar dapat menyelamatkan PDAM Tirta Karimun yang susah payah dibangun,” tuturnya.

Nyimas mengaku kaget dengan tunggakan iuran BPJAMSOSTEK untuk karyawan PDAM Tirta Karimun yang mencapai 7 bulan.

“Jumlah karyawannya sekitar 80 orang. Total tunggakannya mencapai Rp280 juta,” kata dia.

Baca Juga :  Yusuf Sirat: Karimun Sudah Lama Kondusif, Masyarakatnya Hidup Rukun dan Damai

Tunggakan iuran BPJAMSOSTEK tersebut, menurut dia menjadi catatan hitam persoalan yang sangat kompleks di tubuh PDAM Tirta Karimun.

“Belum lagi soal keluhan masyarakat yang kita terima terkait pelayanan air bersih yang masih membutuhkan perbaikan,” ujarnya.

“Kita tidak menyudutkan siapa-siapa. Tetapi untuk menyelamatkan PDAM, perlu perombakan total. Dan, pemerintah daerah harus hadir menanganinya secara serius,” ungkapnya.

Sementara itu perwakilan BPJAMSOSTEK Andy menjelaskan, bahwa hasil rekap data tunggakan BPJS-TK yang belum dibayarkan oleh pihak PDAM Tirta Karimun mencapai 7 bulan.

PDAM Tirta Karimun baru melakukan pelunasan sampai November 2019 lalu. Sedangkan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni masih berjalan belum dibayarkan.

Baca Juga :  Keputusan Bupati Karimun Soal Beribadah Masa Covid-19

“Sebenarnya, ada 10 bulan menunggak. Sekarang tinggal 7 bulan lagi yang belum dilunasi, termasuk Juni ini,” jelas Andy.

Dengan demikian, pihaknya memberikan waktu sesuai hasil hearing bersama DPRD Karimun.

Bahwa, PDAM Tirta Karimun akan menyicil mulai Juni ini sebanyak 3 bulan dan bulan depan 3 bulan lagi.

Dan, pihaknya sudah melimpahkan berkas ini untuk ditangani oleh pengawas pemeriksa (Wasrik) BPJAMSOSTEK di Batam.

“Kita lihat saja komitmen PDAM Tirta Karimun. Jika tidak dan sudah memenuhi syarat, maka kita limpahkan ke ranah hukum,” ujarnya.(RK/R)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *