Di Pangkuan Oligarki

Oleh Megat Kalti Takwa

Ilustrasi

Dalam detak waktu yang tafakur di puncak terpekur kita menyaksikan kesenjangan sosial yang makin tak terukur, ditambah kebijakan negara terasa makin ngelantur. Diiringi rasa yang penuh curiga penulis ingin megajak serta menilik situasi yang sedang terjadi dalam negara saat ini. Apakah benar negara ini benar-benar demokrasi pada esensinya sebagai jalan penghubung kehendak rakyat (the will of people) yang juga dapat memberikan kebaikan bersama (common good) atau telah jatuh menjadi negara yang hanya menjadi instrument untuk dominasi suatu kelas tertentu dan menghina arti dari demokrasi itu sendiri? Secara etimologi demokrasi tersusun dari kata (demos) yang berarti rakyat dan (kratos) yang berarti kekuasaan yang melahirkan pengertian suatu kekuasaan di tangan rakyat.

Filsuf Yunani kuno Aristoteles dalam karyanya Politics memecah demos tadi dalam dua kelas, yaitu pihak yang kaya dan miskin. Menurut Aristoteles demokrasi hanya dapat dicapai bila pihak miskin yang merdeka mendapat kewenangan penuh dalam kekuasaan. Bila yang terjadi sebaliknya, negara telah jatuh pada suatu pemerintahan oligarki yang mengkondisionalkan kemiskinan. Karena pada asumsi dasarnya para Olirgark cenderung untuk mempertahankan kekayaan serta sumber pendapatan. Berbagai macam caranya dan cara paling ekstrim dilakukan kaum Olirgark dengan cara konstitusional, menciptakan kebijakan yang menguntungkan mereka. Kaum olirgark menjadi hegemon atas rakyat. Istilah hegemon ini dalam pengertian Gramscian, yakni sebagi sebuah relasi antar kelas di mana suatu kelas atau fraksi sebuah kelas menegakkan kekuasaanya atas kelas dan strata lainnya melalui penerimaan aktif kesadaran (active consent) dari kelas yang didominasi itu.

Baca Juga :  Tersebab Banyaknya Anak Muda yang Kreatif, Baparekraf RI Gelar HKI di Riau

Situasi ini bisa kita lihat di Indonesia melalui Undang-undang minerba yang baru-baru ini disahkan, terdapat bermacam pasal kontroversial, salah satunya adalah pasal 45 yang mengatur jika terdapat kandungan mineral lain yang tergali dalam suatu masa eksplorasi pertambangan maka negara tidak mendapatkan royalti dari hasil mineral lain tersebut. Sesungguhnya siapa yang diuntungkan dari pasal tersebut? Negara atau kaum olirgark yang tamak? Pada akhirnya negara telah jatuh menjadi instrument dominasi suatu kelas tertentu. Terdapat adagium dalam masyarakat kita bahwa “tidak ada manusia yang sempurna” tetapi kenapa kita masih membuka peluang untuk dipimpin oleh manusia yang tidak sempurna itu?

Baca Juga :  Punya Riwayat Sakit Jantung, Satu PDP Covid-19 Meninggal Dunia di RSUD Dumai

Diam ditindas atau bangkit melawan tinggal itu pilihan kita. Mengutip sajak Chairil “biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih”. Perlawanan spontan tidak cukup memberi daya rusak terhadap hegemon olirgark atas rakyat, untuk itu perlawanan kaum miskin harus ditransformasikan dalam kesadaran perlawan kesadaran kelas. Perlawanan ini mensyaratkan memiliki alat politik bersama untuk merebut kekuasaan negara. Selama pergerakan revolusi yang mulia tidak jatuh kepada kediktatoran yang mengecewakan, kita akan membuktikan, apakah benar satu-satunya cara perbaikan atas kerusakan negara adalah dengan penghancuran? Nanti kita akan lihat, kita lihat. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa.

Baca Juga :  Ratusan Warga Minta Drone Spraying Polda Riau Semprot Rumah Mereka

Sumber rujukan :
• Oligarki Teori dan Kritik editor Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh.
• Perang yang Tidak Kita Menangkan Anarkisme & Sindikalisme Dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948) Bima Satria Putra.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close