Soal Isu Dinasti Politik, Nyat Kadir: Berkompetisilah dengan Sehat

Nyat Kadir

RiauKepri.com, BATAM — Pilkada tahun 2020 tidak lama lagi dan masing masing kandidat serta tim memainkan peranannya. Semua punya hak yang sama dalam merebut tampuk kepemimpinan di daerah masing – masing.

“Namun disayangkan banyak yang mencerderai demokrasi itu dengan isu-isu negatif, bahkan black campaign,” ujar Drs H Nyat Kadir, anggota DPR RI Dapil Kepri, Sabtu (25/06/2020), di Batam.

Di antara isu negatif yang digoreng, kata Nyat Kadir, adalah dinasti politik. Ini tidak hanya terjadi di Kepri untuk menjatuhkan elektabilitas seorang pasangan calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada yang akan datang, tetapi di berbagai tempat.

Sebenarnya dinasti politik itu hanya berlaku dalam pemerintahaan yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan seperti Arab Saudi dan sebagainya. Di negara itu tidak mengenal pemilihan langsung oleh rakyat tapi berdasarkan keturunan

Baca Juga :  Mendorong perekonomian rakyat lewat revitalisasi pasar

“Dalam Negara yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi seperti di negara kita, seorang pemimpin lahir ditentukan oleh pilihan rakyat. Kalau rakyat senang dia akan terpilih atau sebaliknya,” ujar Nyat Kadir, yang juga
anggota dewan kehormatan DPR RI ini.

Dalam Undang- Undang Negara kita pun, tambahnya, tidak diatur atau tidak melarang keluarga seorang pemimpin untuk menjadi calon baik eksekutif maupun legislatif. Untuk menjadi calon legislatif atau eksekutif itu merupakan hak setiap warga negara.

Dulu, menurut Nyat Kadir, pemerintah dan DPR telah mengatur terkait hal itu. Dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Tapi pasal itu digugat dan dimenangkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014- 2019, Adnan Purichta Ichsan, di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015.

Baca Juga :  Nurdin Ajak Memakmurkan Mesjid dan Membiasakan Salat Berjamaah

Uji materil dilakukan dan majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945. Hakim MK juga menilai jika pasal 7 huruf r ini menimbulkan rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum.

“Jadi sudah clear dan tak perlu lagi diperdebatkan. Kalaupun ada keluarga petahana yang ikut dan dianggap mampu mengemban tugas dengan baik, apa salahnya? Toh mereka mengikuti proses yang diatur oleh partai-partai yang mengusungnya,” ujar Tok Nyat Kadir.

Baca Juga :  150 Paket sembako bagi penerima CSR Perbankan diserahkan untuk warga Kelurahan Penyengat

Ia mengajak semua pihak untuk saling menjaga kondusufitas daerah dengan berkompetisi sehat. “Tidak ada sorangpun di antara kita yang boleh melarang siapapun individu untuk maju dalam pesta demokrasi ini. Biarkan rakyat memilih dengan pilihannya masing-masing,” tutup Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, yang bergelar Datuk Sri Setia Amanah ini. (*/RK15)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *