Kejari Dumai dan BPJS Ketenagakerjaan Tandatangani Kesepakatan

Tampak Kajari Dumai Khairul Anwar SH dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Iklamsyah Sedar menandatangani Kesepakatan Bersama Kamis (06/08/2020).

RiauKepri.com, DUMAI- Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Dumai dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai dilaksanakan Kamis (06/08/2020)

Penandatanganan kesepakatan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Dumai Jalan jenderal Sudirman tersebut dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketanagakerjaan tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kantor Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai Ikmalsyah Sedar melaporkan, sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Jamsostek (Persero) telah bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Baca Juga :  Jawab Tantangan Film Dokumenter, ADN-Korda Pekanbaru Diikrarkan

Dengan adanya MoU antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Kejari Dumai dapat meningkatkan kualitas sekaligus menjamin dan melindungi jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja.

Jaminan sosial tersebut berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP) serta jaminan hari tua JHT bagi pekerja. Untuk itu dihimbau kepada perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya bantuan hukum dari pihak kejaksaan, diharapkan proses pengontrolan ke perusahaan dapat dimaksimalkan. Perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat segera menjadi peserta sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Begitu juga Perusahaan yang baru mendaftarkan sebagian pekerjanya atau  perusahaan daftar sebagian upah (PDS) untuk segera memperbaiki laporannya. Serta yang tidak taat membayar, harus bisa rutin membayar dapat dikontrol.

Baca Juga :  Petinggi Riau Picu Semangat Gemar Siak Berzakat, Syamsuar Pengetuk Pintu Hati

Seperti diketahui, sebuah perusahaan dan pekerjanya jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diberi sanksi perdata yakni tidak akan mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sedangkan sanksi pidana dengan kurungan maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar

“Saya mengucapkan terimakasih dengan adanya kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Kejari Dumail,” kata Ikmalsyah Sedar.

Dijelaskan, BPJS Ketenagakarjaan Cabang Dumai membawahi tiga wilayah, yakni Kota Dumai, Kabupaten Rohil dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kita tetap membangun koordinasi dan komunikasi sehingga ada kesepakatan. Yang penting proses kita ikuti saja. Kalau masalah hasil relatif,” ujar Ikmalsyah Sedar lagi.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai Khairul Anwar SH menjelaskan, Kejaksaan bertindak atas nama Negara yang dapat memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum maupun bantuan hukum. Tidak terkecuali terhadap BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi permasalahan hukum khususnya masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Baca Juga :  Transformasi Contact Center, BPJS Ketenagakerjaan Kenalkan Layanan Masyarakat 175

Sengan telah adanya kerjasama sebelumnya memang ada berhasilkan, namun perlu evaluasi. Khususnya terhadap perusahaan yang mungkin terdampak covid 19.

“Kita perlu meninjau perusahaan apakah terdampak covid 19,” tutur Kejari Dumai dan menambahkan apa yang sudah dilaksanakan dengan pejabat lama ditindaklanjuti dengan langsung melakukan kolaborasi.

“Perlu komunikasi dan informasi. Tindak lanjut dari kesepakatan bersama, segera dilaksanakan,” tambahnya dalam kegiatan yang turut dihadiri pejabat teras dan staf BPJS Ketenagakerjaan Dumai dan sejumlah Kasi Kejari Dumai. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *