Perwako Dumai Terbit, Tak Pakai Masker Terancam Denda

Ilustrasi (net).

RiauKepri.com, DUMAI– Peraturan Walikota (Perwako) Dumai No. 65 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Dumai telah terbit.

Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mengisyaratkan agar protokol kesehatan diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat, perkantoran dan dunia usaha, fasilitas pemerintah dan dunia pendidikan wajib dilaksanakan tanpa terkecuali.

Salah satu sangat ditekankan adalah penerapan wajib masker bagi setiap warga yang melaksanakan aktifitas di luar rumah. Hal tersebut ditegaskan dalm pasal 4 huruf (a), (b), (c) dan (d).

Adapun intisarinya yaitu wajib masker, wajib mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak pisik dengan orang lain, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta penggunaan hand sanitizer.

Baca Juga :  Ini Tuntutan Jaksa Terhadap 4 Bos Investasi Bodong Fikasa Grup di Pekanbaru

Tak hanya orang perorangan, penerapan protokol kesehatan juga dipantau di dunia usaha seperti pusat perbelanjaan moderen, pasar tradisional, kios atau warung atau rumah makan dan berbagai unit usaha lainnya juga wajib menyediakan wadah pencuci tangan, wajib menjaga jarak kursi pengunjung, tidak menerima santapan ditempat, dan diwajibkan selalu menjaga kebersihan atau sterilitas lokasi usaha.

Bila nantinya warga atau pelaku usaha kedapatan melanggar ketentuan tersebut, petugas gabungan dari unsur TNI-Polri, Dinas Kesehatan, Satpol-PP dan personel lainnya tak segan dalam menerapkan sanksi.

Baca Juga :  Gubernur Sumbar: Terima Kasih Masyarakat Provinsi Riau

Adapun sanksi yang telah disahkan dalam Perwako nomor 65 tahun 2020 diantaranya bagi orang perorangan, meliputi teguran lisan/ tertulis, kerja sosial, denda administratif sebesar Rp100 ribu rupiah dan/ atau penerapan sanksi lainnya yang disesuaikan di daerah masing-masing.

Tak hanya itu saja, sanksi pun telah disiapkan bagi pelaku usaha yang silap menerapkan protokol kesehatan dalam unit usahanya. Adapun sanksinya meliputi:

Teguran lisan/ tertulis,

Denda administratif sebesar Rp250 ribu rupiah,

Penghentian sementara operasional usaha, dan;

Pencabutan izin usaha.

Pemberian sanksi juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai honor (Non PNS) di lingkungan pemerintah. Adapun sanksi atas pelanggarannya, meliputi:

Baca Juga :  Unilak Gelar Wisuda Drive Thru, Si Kembar Ini Raih Gelar Sarjana Dari Fakultas Hukum Berakreditasi A

Teguran lisan/ tertulis,

Kerja sosial,

Denda administratif Rp200 ribu (bagi PNS) dan Rp100 ribu bagi pelanggar protokol kesehatan Non PNS.

Penerapan Perwako dan sanksi didalamnya disebut bakal dan akan terus disosialisasikan dengan sangat baik kedepannya, penyuluhan bakal dilaksanakan dengan menggandeng tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat dan berbagai tokoh kemasyarakatan lainnya.

“Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya,” tegasnya. (RK13)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *