Nyat Kadir: Pilkada dan Berakhirnya Covid-19 Sulit Diprediksi

Nyat Kadir

RiauKepri.com, BATAM — Permintaan sebagian elemen masyarakat agar Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 ditunda karena alasan semakin merebaknya Covid 19, sah-sah saja.

“Kalau pun pendapat masyarakat Pilkada ini ditunda karena meningkatnya penyebaran Covid 19, itu kan sah-sah saja. Tapi kapan waktu Pilkada yang tepat setelah penundaan 9 Desember, sulit untuk diprediksi. Hal ini seiring sulitnya memprediksi kapan berakhirnya penyebaran Covid 19,” kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi VI DPR RI, Datok Drs H Nyat Kadir via ponsel dari Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Baca Juga :  Hijrahkan Diri untuk Hidup Lebih Baik

Untuk itu, menurut Mantan Walikota Batam ini, Pilkada tetap digelar tapi harus dibuat landasan hukum yang kuat tentang pengaturan protokol kesehatan dan sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Misalnya begini, penetapan calon dan pengambilan nomor urut calon hanya dihadiri paling banyak 20-30 orang saja. Waktu pencoblosan bisa diperpanjang untuk pencegahan penumpukan masa dari pukul 07 00 -15.00 WIB. Masa sosialisasi secara fisik paling banyak dihadiri 100 orang. Kampanye bisa melalui fisik dengan jumlah 100 orang. Bisa dengan virtual melalui TV, radio, maupun Medsos. Petugas perhitungan suara dan saksi serta warga yang berada di sekitar TPS paling banyak 50 orang. Begitu juga dengan pengumuman hasil oleh KPU juga bisa melalui media, TV lokal, radio, virtual dan lainnya,” ujar anggota Mahkamah Kehormatan (MK) DPR RI.

Baca Juga :  Reuni IKA SEMPAJA 97 Himpun Semua Potensi Alumni

Menurut anggota DPR RI dua periode ini, semua terkait landasan hukum hal tersebut bisa diatur. Namun yang penting aturan ini benar benar ditegakkan secara konseksuen.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, ditunda atau tidaknya pelaksanaan Pilkada tergantung evaluasi pemerintah untuk memilih jalan terbaik. Meski demikian lanjut Ketua Lembaga Adat (LAM) Kota Batam ini dengan pengaturan yang sangat ketat, tegas dan sanksi yang berat tanpa kompromi maka Pilkada menurutnya berlangsung sesuai dengan jadwal.

Sebelumnya desakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 terus mencuat ke permukaan. Hal tersebut terjadi usai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *