Syamsurizal: Money Politik, Ini Sanksi Pidananya

Ketua Bawaslu Meranti Syamsurizal.

RiauKepri.com, MERANTI- Memasuki tahapan Kampanye Pilkada serentak tahun 2020, Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat pada praktek Money Politik (politik Uang). Sebab, ada sanksi pidananya.

“Kita sudah intruksikan kepada jajaran pengwas Pemilu dibawah, baik Panwascam maupun PKD di seluruh kecamatan dan desa agar memsosialisasikan kepada masyarakat tekait money politik supaya masyarakat mengerti dan tidak terjebak dalam ranah hukum berupa sanksi pidana, baik pemberi maupun penerima, sesuai Pasal 187-A, ayat 1, UU 10/2016, bisa dipidana.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya, sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih, mengunakan hak pilih secara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp.200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

Baca Juga :  Peduli Masyarakat, PT Pelindo 1 Dumai Salurkan PKBL

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

“Jika nanti terbukti salah satu calon atau pasangan calon melakukan money politik dan mereka dilaporkan ke Bawaslu, maka selanjutnya akan diproses melalui Sentra Gakkumdu sebagai penegakan hukum terpadu sesuai peraturan yang berlaku. Namun jika yang melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana disebut diatas. Calon ataupun pasangan calon tentu ada konsekuensi pembatalan sebagai calon jika terbukti bersalah tentu berdsarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan hukum tetap (incracht),” kata Syamsurizal.

Baca Juga :  Monev ke Rohul, KI Riau┬áSarankan Tiga Hal Penting Pada PPID Utama

Dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan ini bukan Bawaslu, penyidik ataupun jaksa penuntut umum yang memutuskan bersalah atau tidaknya, melainkan keputusan hakim di pengadilan walaupun nanti prosesnya melalui Bawaslu atau sentra Gakkumdu, tentu harus melakukan proses penanganan seperti klarifikasi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Karenanya Syamsurizal mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bekerja sama untuk menciptakan politik yang sehat dan mencegah terjadinya money politik dan lainya.

“Kepada masyarakat agar tidak terjebak atau terpengaruh dalam praktek politik uang, dan janganlah sampai menerima hal tersebut agar kita semua terhindar dari sanksi hukum pidana yang berlaku saat ini,” pesan Syamsurizal. (RK6)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *