Pendekatan Reformatif Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menyangga Ketahanan Pangan

Oleh: M. Mardhiansyah

M. Mardhiansyah

Pendemi Covid-19 berdampak pada banyak negara produsen bahan pangan membatasi bahkan menutup pasar ekspornya untuk menjaga ketersediaan di negaranya dalam keadaan cukup. Negara yang tak mampu memenuhi sendiri kebutuhan bahan pangannya akan terancam ketahanan pangan nasionalnya. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan (food security) kemandirian pangan (food resilience) terutama kedaulatan pangan (food sovereignty) harus diwujudkan sebagai bagian dari Ketahanan Nasional. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara langsung menjadikan hutan sebagai penyedia pangan (Forest for Food Production). Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan Agroforestri yang merupakan bagian dari implemetasi konsep Sistem Kehutanan Pertanian yang terintegrasi (Integrated Forest Farming System/IFFS).

Untuk mendukung upaya ketahanan pangan nasional, KemenLHK telah menerbitkan PermenLHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate. Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan dengan pembangunan Food Estate.

Sesungguhnya penyediaan kawasan hutan untuk KHKP dapat difasilitasi pada kawasan hutan yang sudah dipertuntukkan sesuai dengan fungsinya tanpa harus melakukan pelepasan atau mengalihan fungsi kawasan hutan. Melalui mekanisme Perhutanan Sosial (PS), TORA, atau KPH, kebutuhan lahan untuk pemenuhan pangan dapat difasilitasi dan dikolaborasikan dengan baik melalui pola Agroforestri atau penataan kawasan. Merujuk RPP bidang kehutanan dari UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka ruang untuk Ijin usaha bersifat umum yang dengan ijin pemanfaatan bisa memfasilitasi berbagai usaha pemanfaatan. Kawasan yang termasuk dalam kawasan hutan fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) pun berpotensi sebagai sumber pangan ketika dikembangkan dengan pendekatan Paludikultur bebasis potensi dan kearifan lokal seperti pengembangan tanaman Sagu. Merujuk pada program Perhutanan Sosial (PS), terdapat potensi 12,7 juta hektar kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial yang dapat dikembangkan sebagai areal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan hasil hutan kayu tanpa harus mengubah status kawasan hutan. Sejauh ini baru sekitar 4,2 juta hektar yang telah diberikan ijin Perhutanan Sosial sehingga tersedia potensi kawasan hutan yang dapat digunakan sebagai sumber pangan nasional.

Hutan merupakan suatu potensi sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga harus memfasilitasi kepentingan para pihak. Dalam sejarah peradaban manusia, hutan merupakan aset strategis yang digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Hutan merupakan laman utama penyangga kehidupan. Hutan sebagai sumber penyediaan pangan bagi manusia sudah dipraktekkan dari masa pra sejarah sampai saat ini dengan memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. Adaptasi pengelolaan hutan dengan membuka ruang kolaborasi pengelolaan kawasan hutan menjadi hal yang strategis dan prospektif dalam mendukung upaya pemenuhan pangan nasional tanpa harus mengubah status kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan. Dengan demikian, tidak perlu ada kawasan hutan dan fungsi hutan yang dikorbankan untuk menjadikan hutan sebagai sumber pangan.
Perspektif Negara memandang Pemerintah menjadi pemain tunggal dalam menetapkan dan mengatur pemanfaatan dan peruntukan sumberdaya hutan. Hutan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Ijin-ijin yang diterbitkan untuk pengelolaan hutan bersifat tunggal/parsial seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaat hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan lain sebagainya. Penerapan perspektif negara tersebut menjadi pembatas kolaborasi pemanfaatan ruang kawasan hutan dan sumberdaya hutan. Keterbatasan kawasaan hutan akibat deforestasi serta alih fungsi kawasan membuat ruang pemanfaatan berbagai kebutuhan menjadi semakin sempit.

Baca Juga :  Ini 4 Harapan Gubri Kepada ASN di Milad ke-62 Provinsi Riau

Perspektif Negara harus bergeser pada Perspektif Community Based yang memandang bahwa Hutan harus dikelola oleh pihak-pihak yang pro kepada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemain dalam prespektif ini adalah pemerintah, masyarakat, pebisnis, tokoh masyarakat dan tokoh adat, bukan lagi tunggal Pemerintah. Pergeseran perspektif tersebut mendorong dan membuka ruang akses partisipasi publik dalam pengelolaan hutan tanah, legitimasi Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat pada hutan serta pengelolaan hutan kolaboratif dan Lestari. Tujuan dan tanggung jawab pemerintah adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan pemahaman dan keikhlasan para pihak untuk saling bersinergis dalam adaptasi pengelolaan hutan yang kolaboratif.

Masyarakat adat yang lebih dulu bermukim pada kawasan hutan yang juga sangat membutuhkan lahan untuk pemenuhan pangan dan kesejahteraannya harus dihormati oleh Negara dan diberikan perlindungan yang selama ini terkesan diabaikan. Pengakuan dan perlindungan Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Tanah dan SDA sesuai amanah konstitusi harus secara legalitas formil melalui Peraturan Daerah. UUD 1945 Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 merupakan pengakuan keberadaan hutan adat untuk masyarakat adat. Legitimasi dan kedaulatan Masyarakat Hukum Adat merupakan keharusan untuk melindungi masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam kompetisi pemanfaatan dan penguasaan hutan tanah.

Legitimasi dan ruang akses Masyarakat Hukum Adat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan tanah bukanlah sebuah kompetisi menang kalah dengan usaha dan industi kehutanan serta fungsi hutan lainnya. Namun harus berjalan sinergis saling mendukung dan menguntungkan. Kebutuhan pemenuhan pangan dan ruang kedaulatan adat budaya serta industri kehutanan dapat didukung pemenuhannya oleh hasil pengelolan hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat. Pendekatan pengelolaan hutan dengan Model Agroforestri adalah langkah prospektif karena produk yang dihasilkan tidak hanya kayu namun juga produk lainnya seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan, peternakan dan jasa lingkungan. Dengan demikian pasar yang membutuhkan kayu dapat terfasilitasi dan kebutuhan harian masyarakat dapat terpenuhi.

Baca Juga :  Polres Inhu Tangkap Dua Pengedar Uang Palsu

Kearifan lokal masyarakat adat suku bangsa Melayu telah memberikan tuntunan dan pembelajaran mengelola hutan tanahnya secara kolaboratif yang multi manfaat dengan pendekatan Agroforestri. Masyarakat adat yang sejak zaman dahulu tinggal dalam kawasan hutan khususnya pada kawasan hutan adat atau tanah ulayatnya telah mempraktekkan tata kehidupan dengan mata pencarian bertumpu pada pengelolaan hutan dan berkomitmen tinggi menjaga kelestarian hutan. Paling kurang ada 8 mata pencaharian tradisional orang Melayu yang dikenal dengan istilah “Tapak Lapan”, yaitu: (1) Berladang (pertanian); (2) Beternak (Peternakan), (3) Menangkap ikan (perikanan): (4) Beniro (metek enau atau kelapa) atau industri pengolahan hasil pertanian (Agroindustri); (5) Mengambil atau mengumpulkan hasil hutan (perhutanan) ; (6) Berkebun tanaman keras atau tanaman tahunan (perkebunan); (7) Bertukang; (8) Berniaga (perdagangan).

Dukungan Kehutanan dalam memfasilitasi ketahanan pangan khususnya dan berbagai kepentingan penguasaan lahan kawasan hutan secara umum harus disikapi dengan pendekatan yang luar bisa berupa “Pendekatan Reformatif” yang tak lazim atau sempat diabaikan dalam pengelolaan hutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai bentuk “pendekatan reformatif” tersebut antara lain:

1. Pergeseran Pengelolaan hutan dari pengelolaan tunggal/parsial ke arah pengelolaan hutan yang kolaboratif. Para pihak dilibatkan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan memfasilitasi berbagai kepentingan tanpa harus mengorbankan fungsi utama yang mendominasi kawasan hutan tersebut. Pergeseran prespektif Negara ke arah prespektif Community Based dalam pengelolaan hutan.

2. Memastikan perhitungan yang akuntable berbasis kajian ilmiah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi (jenis tanaman pangan, jumlah kebutuhan) sehingga bisa dihitung luasan lahan yang dibutuhkan untuk difasilitasi memenuhi kekurang lahan yang selama ini sudah tersedia di luar kawasan hutan.

3. Pengelolaan lahan dan kawasan baik untuk tujuan pangan maupun hutan harus diorientasikan ke arah peningkatan produktifitas dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mengurangi tekanan pada penguasaan lahan. Luasan lahan yang tersedia optimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, pengelolaan intensif menjadi salah satu pendekatan yang prospektif.

4. Kementerian LHK harus serius dan fokus menjalankan amanah konstiusi diantaranya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Ketika kawasan hutan tutupan lahannya tidak hutan lagi atau hutan tak terurus dengan baik, maka kawasan tersebut akan jadi incaran dan rebutan berbagi pihak untuk dikuasai dan mendorong pelepasan kawasan atau alih fungsi. Kementerian LHK tidak semata mengurusi kawasan, namun lebih utama mengurusi tutupan lahan agar tetap hutan yang prospektif. Termasuk memastikan berbasis kajian ilmiah kebutuhan dan kecukupan kawasan hutan konservasi dan lindung untuk perannya menyangga keseimbangan lingkungan. Kepastian status dan luasan kawasan harus dituntaskan untuk meminimalisir dinamika dan konflik lahan serta sumberdaya alam.

Baca Juga :  Jadi Warisan Dunia, Beragam Dibuat untuk Pantun

5. Kementerian LHK harus menjalankan amanah konstitusi untuk memfasilitasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah ulayat adatnya berupa Hutan Adat sebagaimana juga amanah putusan Makamah Konsitusi. Dengan demikian partisipasi publik dalam hal ini masyarakat adat dapat difasilitasi. Pengelolaan kawasan dengan pendekatan Agroforestri berbasis kearifan lokal masyarakat.

6. Kementerian LHK harus waspada dan bijak menyikapi berbagai jurus dan strategi kompetitor global untuk melemahkan keunggulan komperatif sektor Kehutanan Indonesia agar Indonesia tidak menguasai pasar sektor kehutanan. Salah satu jurusnya adalah mempersempit bahkan membungkam usaha atau industri kehutanan dengan berbagai persepsi negatif dan benturan antar sektor seperti dengan Perkebunan maupun Pertanian serta sektor lainnya.

7. Harus ditingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian jangan sampai upaya pemenuhan pangan nasional dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai lokomotif untuk menumpangkan kepentingan lainnya khususnya bisnis koorperasi untuk penguasaan lahan selain sektor kehutanan. Harus dikawal usaha ketahanan pangan melibatkan dan ruang kolaboratif bagi masyarakat tidak didominasi oleh kapitalisme.

Pendekatan pengelolaan hutan yang kolaboratif akan memperkuat nilai tawar kehutanan agar tidak dipandang hanya sekedar penyedia lahan atau kawasan, harus menjadi semangat dalam pendekatan reformatif sektor kehutanan. Sinergitas saling mendukung dan menguntungkan dapat memfasilitasi kebutuhan pemenuhan pangan, ruang kedaulatan adat budaya serta industri kehutanan dapat didukung pemenuhannya oleh hasil pengelolan hutan sehingga mengoptimalkan gerak pemulihan ekonomi nasional. Praktek kearifan lokal pengelolaan hutan tanah secara kolaboratif terbukti mampu memfasilitasi proses adaptasi upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada keterbatasan kawasan hutan tanah tanpa mengorbankan manfaat dan fungsi hutan lainnya. Pendekatan Reformatif pengelolaan hutan secara kolaboratif bebasis kearifan lokal sebagai upaya ketahanan pangan merupakan upaya luar biasa yang harus dipahami dan dijalankan untuk menghadapi kondisi yang luar biasa untuk menjaga hutan dan kehutanan sebagai penyangga kehidupan. Jika bisa bersanding kenapa harus bertanding, jika bisa bersama kenapa harus berbeda.

Ulasan dan pandangan tersebut telah dipaparkan Mardhiansyah sebagai nara sumber pada Focus Group Discussion (FGD) Ketahanan Pangan Nasional sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Ketahanan Pangan Nasional sebagai saran dan pandangan untuk pertimbangan bagi Kementerian LHK dalam merumuskan dan menjalankan tangung jawabnya mengelola hutan untuk menyangga ketahanan pangan. FGD tersebut dilaksanakan di Jakarata tanggal 10 Desember 2020 oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang dihadiri oleh para Akademisi dari sekitar 25 Perguruan Tinggi.

M. Mardhiansyah adalah Dosen Jurusan Kehutanan FP UNRI

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *