Strategi Bapenda Bengkalis dalam upaya Mencapai Target Pajak Daerah Tahun 2021

RiauKepri.com, BENGKALIS – Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri untuk digunakan dalam membangun dan membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dengan tujuan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu penyumbang tedalam penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis. Untuk itu pajak dan retribusi daerah mendapat perhatian yang besar dari pemerintah Kabupaten Bengkalis meluli Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkalis dalam pencapaian realisasi dari target yang sudah ditetapkan dalam APBD Bengkalis 2021.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis Supardi saat diwawancarai wartawan, Kamis (1/4/2021). Menurutnya etiap daerah akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan daerah guna membiayai belanja daerahnya. Hal ini dapat dilihat pada realisasi pendapatan dan belanja daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis.

“Dalam melakukan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, strategi dari Bapenda sangat dibutuhkan untuk menunjang perencanaan yang dapat menambah penghasilan pendapatan daerah, terdapat rumusan teori yang dapat mewakili kesuksesan dan menjelaskan tentang sebuah
strategi dalam pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi,” papar Supardi.

Dijelaskannya bahwa Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui
perluasan, baik objek maupun subjek pajak.

“Dengan strategi Intensifikasi yaitu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, Bapenda Bengkalis telah melakukan penetapan pajak terhadap wajib pajak (WP) sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan selama ini, langkah-langkah untuk memulai kepatuhan subjek pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan seperti mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak karena terdapat beberapa wajib pajak yang kurangnya kesadaran dan telat dalam membayar pajak,” urainya.

Baca Juga :  Sepanjang 2018 Setiap Bulan Siak Dapat Penghargaan
Kepala Bapenda Bengkalis Supardi

Pemerintah menerapkan sanksi pajak sebanyak 2% kepada subjek pajak yang telat membayar, setelah itu Bapenda juga mengadakan penyuluhan seperti sosialisasi kepada wajib pajak yang ada di Negeri Junjungan.

Tujuan diterapkannya hal tersebut kata Supardi adalah untuk menganalisis strategi pencapaian target pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2021.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pengembangan (Dalbng) Bapenda Kabupaten Bengkalis Ahyan menjabarkan bahwa dalam meningkatkan PAD melalaui pajak dan retribusi daerah antara lain dengan strategi kekuatan – peluang (strengths-opportunities), strategi kekuatan – ancaman (strengths- threats), strategi kelemahan-peluang (weaknes- opportunities), dan strategi kelemahan – ancaman (weaknes- threats).

“Bapenda Bengkalis lebih memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap paling penting dan ampuh dalam mencapai target pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupten Bengkalis tahun 2021 ini,” kata Ahyan.

Selanjutnya kata Ahyan, Adapun langkah-langkah yang ditempuh Bapenda Bengkalis adalah mendata wajib pajak yang sudah terdaftar secara serempak diseluruh Kabupaten Bengkalis, maksudnya melakukan pendataan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang telah ditempatkan di setiap Kecamatan, kemudian mendata secara continue melalui petugas pemungut dengan memonitoring objek pajak yang belum terdata, maksudnya petugas pemungut mendata secara berlanjut dengan mengecek objek pajak yang belum terdata.

Kepala Bapenda Bengkalis dan jajaran

“Sistem pendataan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk peningkatan PAD, karena pendataan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi,” jelasnya.

Baca Juga :  Tahniah, Secara Aklamasi SPN MusrialĀ  Terpilih Jadi Ketua Dewan Kesenian Bengkalis

Ahyan juga menjelaskan bahwa pajak daerah di Kabupaten Bengkalis terdapat berbagai jenis pajak dan prosedur dari masing-masing tiap pajak daerah itu berbeda-beda. Penetapan besaran presentase setiap pajak pun berbeda-beda.

“Tahap yang pertama melalui pendaftaran, kemudian pendataan, penetapan, setelah itu wajib pajak membayar kewajiban pajaknya di kantor Bapenda. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Indonesia yang telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru.” Imbuhnya.

Kabid Dalbang Bapenda Bengkalis ini kembali mengingatian bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan sehingga dapat menumbuhkan rasa sadar kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak.

Kantor Bapenda Bengkalis

“Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajak tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan dalam horizontal. Dalam pemungutan pajak juga harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah,” ucapnya.

Dikatakannya Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bapenda, terus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat yaitu dengan melakukan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dengan upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Baca Juga :  Mendinginkan Bara Api di Bawah Kaki

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan
kepada setiap orang (subjek pajak) tanpa kecuali dan hasil pajak terebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

“Target penerimaan pajak daerah pun setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya dari sektor pajak daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi, pemerintah terus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada, seperti dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha warung kopi yang ada maupun usaha – usaha lainnya,” tutur Ahyan.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di Bidang Pendapatan Daerah Bengkalis, Pelayanan prima merupakan layanan terbaik yang diberikan pihaknya kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak.

Pelayanan terbaik yang diberikan Bapenda Bengkalis sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
Semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan Bapenda, akan menjadi nilai plus bagi Bapenda Bengkalis, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah dan nantinya akan membantu meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah. (Adv/Win)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *