Gas Elpiji 3 Kg, DPRD Minta Pemkab Karimun Tegas Agar Pendistribusian Bisa Tepat Sasaran

Ketua Komisi III DPRD Karimun, Ady Hermawan

RiauKepri.Com, KARIMUN – Masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau tengah menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang terjadi menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 1442 H/2021 M.

Berkurangnya kuota gas elpiji 3 Kg oleh pertamina dibanding tahun lalu hingga pendisitribusian yang tidak tepat sasaran diduga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan tersebut.

Bagaimana tidak, gas elpiji 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah karena diperuntukkan bagi masyarakat golongan kurang mampu. Justru, juga digunakan oleh masyarakat yang tergolong mampu.

Anggota DPRD Karimun Fraksi Hanura, Ady Hermawan turut menyoroti terjadinya kelangkaan gas yang kerap disebut ‘melon’ tersebut.

Baca Juga :  Pantas Diapresiasi, Pansus LKPJ Minta Sekwan Batam Diganti Terkait Hukum

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun harus bertindak tegas untuk memastikan pendistribusian gas tersebut bisa tepat sasaran.

Mengingat, pada kenyataannya bahwa gas elpiji 3 Kg justru dinikmati golongan masyarakat mampu atau pelaku usaha menengah ke atas.

“Pemerintah harus bertindak tegas untuk dapat secara rutinitas dan berkala melakukan pemeriksaan mulai dari agen, pengecer dan penerima yaitu masyarakat, bila perlu juga libatkan pihak kepolisian untuk tindakan preventif,” ujar Ady Hermawan kepada Media, Kamis (8/4/2021).

Ketua DPC Hanura Karimun ini mengatakan, seharusnya masyarakat dapat memahami bahwa gas elpiji 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga :  Orgil Buat Heboh Markas Polres Tanjungpinang

Dengan begitu, kata dia, kelangkaan gas yang terjadi ditengah masyarakat saat ini dapat dihindari.

“Dalam tabung gas Elpiji subsidi sudah jelas tertera hanya untuk rakyat miskin atau kurang mampu, kalau saja ini bisa diartikan dan di aplikasikan tentu tidak akan terjadi kelangkaan,” kata Ady.

Ketua Komisi III DPRD Karimun ini berharap, agar pemerintah dapat memberikan sanksi bagi pelaku usaha menengah keatas yang terbukti menggunakan gas subsidi pemerintah tersebut.

“Jika peruntukkannya jelas menyalahi aturan harus di berikan sanksi,” ucapnya.(RK/JT)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *