Berpikir Objektiflah soal Jabatan Ex Officio Kepala BP Batam

Gubernur DPW Lira Kepri, Muhammad Nur SH.

RiauKepri.com, BATAM –– Terasa aneh jika ada yang mempersoalkan jabatan Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam bila merujuk pada progres pencapaian. Hendaknya semua pihak berprilaku dan berpikiran objektif, bukan malah mengedapankan penilaian-penilaian yang bersifat tendensius.

“Silakan berpendapat atau beropini, tapi jangan membabi-buta, apalagi oleh kalangan anggota dewan. Baik berpendapat tentang keberhasilan maupun tentang kegagalan sesuatu, hendaknya gunakan data pendukung,” ujar Gubernur DPW Lira Kepri, Muhammad Nur SH, menjawab media online ini, Senin (10/05).

Bahwa masih berlanjutnya yang mempersoalkan jabatan ex officio Kepala BP Batam, Muhammad Nur tak membantah jika justeru memunculkan kesan bahwa hal itu sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Jika benar demikian, ini sangat disesalkan karena fokus penanganan pendemi Covid-19 dapat terganggu dan jelas berdampak sangat negatif dalam berbagai bidang.

Seperti diketahui, jabatan ex officio Kepala BP Batam menjadi ramai setelah Jumaga Nadeak mengatasnamakan Ketua DPRD Provinsi Kepri berkirim surat ke presiden mempersoalkan itu. Dalam surat tertanggal 22 April 2021 itu, Jumaga antara lain menyebut posisi Walikota Batam ex offico Kepala BP Batam belum memberikan pengaruh positif bagi percepatan ekonomi dan investasi di Batam.

Baca Juga :  Jadikan Media Dakwah dan Pemacu Pembangunan

Berbagai kalangan menilai Jumaga Nadiak cuma beranggapan karena tidak berdasar kondisi riil. Sebab, tak ada data yang dimunculkan untuk menudukung anggapan tersebut. Justru dari data yang ada, demikian sejumlah tanggapan yang dimuat berbagai media, Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam memperlihatkan kinerja yang baik.

Jumaga Nadeak juga dipersoalkan membuat surat ke presiden mengatasnamakan lembaga yang dipimpinnya, DPRD Provinsi Kepri. Surat itu dianggap lahir jauh dari sifat kolektif kolegial, karena dinilai tidak prosedural sebagaimana standar Tatib lembaga tersebut, misalnya tidak pernah dilakukan pembahasan internal terlebih dahulu.

Tapi kemudian tak jelas apa relevansinya, melalui ketuanya, Teddy Jun Askara, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kepri menyatakan dukungan terbuka kepada Jumaga Nadeak atas surat yang dilayangkan kepada presiden. Sikap demikian diambil, menurut Teddy, tidak terkait dengan politik, tetapi lebih untuk kemaslahatan rakyat secara luas dalam dimensi ekonomi yang harus dikedepankan.

Baca Juga :  Menciderai Akal Sehat Jabatan Ex-officio Wako Batam Dipersoalkan

“… Dukungan Fraksi Partai Golkar kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri atas surat tersebut bukan karna HM Rudi tidak berasal dari Partai Golkar, tapi lebih untuk kemaslahatan Rakyat secara luas dalam dimensi ekonomi yang harus kita kedepankan,” begitu yang disampaikan Teddy Jun Askara, sebagaimana dimuat media online.

Muhammad Nur, yang juga pendiri Gerakan Mahasiswa Melayu (GMM) itu tersenyum sinis menanggapi Teddy Jun Askara. Misalnya tentang penjelasan soal dukungannya kepada Jumaga Nadeak bukan disebabkan H Muhammad Rudi dari partai yang berbeda, justeru membuat bau politik semakin menyengat.

Terlepas dari itu, Muhammad Nur beranggapan bahwa apa yang dipahami Teddy tentang jabatan ex officio Kepala BP Batam, sama dengan Jumaga Nadeak. Sama-sama tidak didukung data. Sehingga, bobot nilainya tak berbeda dengan tudingan biasa, tetapi patut disesalkan karena berasal dari yang amat berhormat anggota dewan.

Baca Juga :  Menutup Kunker di Natuna, Isdianto Bersilaturahmi ke Ketua LAM

Disebut ada keluhan kalangan pengusaha terkait jabatan ex officio ini, menurut Muhammad Nur, perlu dipertanyakan: pengusaha yang mana dulu dan siapa. Sebab, informasi yang didapat, katanya, ada sejumlah pengusaha untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dengan menyalahi aturan. “Di antaranya, mungkin yang punya pengaruh, semisal dalam dunia politik,” kata Muhammad Nur.

Tentang kemaslahatan masyarakat terkait dengan jabatan ex officio ini, menurut Muhammad Nur, sebenarnya tak usah diragukan lagi. Salah satu parameter sederhana yang dapat dipakai adalah hasil Pilkada Batam baru-baru ini. H Muhammad Rudi yang merupakan petahana (Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam), berpasangan dengan Amsakar Achmad, berhasil meraih suara 73 persen.

“Dapat dipastikan bahwa hasil Pilkada Batam yang diraih Pak Rudi yang berpasangan dengan Pak Amsakar, tak terlepas dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Rudi sebagai Walikota ex officio Kepala BP Batam. Jadi, fakta mana lagi yang hendak didustai,” ujar Muhammad Nur. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *