Dipertanyakan, Pelantikan Penjabat Sekda Kepri

Lamidi ketika dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penjabat Sekda Kepri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara daring.

RiauKepri.com, BATAM — Pelantikan Lamidi sebagai Penjabat Sekda Provinsi Kepri, dinilai wajar jika menuai kontroversial. Selain diduga mengandung motiv tertentu, pemenuhan kelengkapan persyaratan juga dipertanyakan dan DPRD Kepri diharapkan mau ambil peduli.

Demikian tanggapan tokoh GM BP3KR (Generasi Muda Badan Penyelaras Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau), Sumantri Ardi, dan Ketua Mahasiswa Muhammadiyah Kepri, Anas Rullah Simanjuntak, yang disampaikan secara terpisah.

Seperti ramai diberitakan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantikan Lamidi sebagai Penjabat Sekda Kepri, Selasa (13/07). Pelantikan dilakukan saat Ansar dinyatakan positif terpapar Covid-19 sejak dua hari sebelumnya dan digelar secara vertual.

Sumantri dan Anas Rullah senada mengatakan, bahwa banyak yang mempertanyakan mengapa Ansar seperti memaksa kehendak melakukan pelantikan. Sebab, dinilai jauh lebih urgen Ansar fokus terhadap upaya-upaya penekanan angka pertumbuhan Covid-19 di Kepri ini.

Meskipun Ansar berhalangan akibat terpapar Covid-19, misalnya, kata Sumantri, roda pemerintahan tetap bisa jalan karena ada Wakil Gubernur. Tetapi itulah tampaknya yang tidak diingini Ansar, diduga sebagai salah satu motiv Limidi dilantik sebagai penjabat Sekda secara terburu-buru.

Baca Juga :  Reses ke Pulau Numbing Khazalik Diminta Perjuangkan Pelabuhan

Baik Sumantri maupun Anas Rullah berpendapat,
apapun alasannya, selama menjalani isolasi akibat terpapar Covid-19, Ansar seharusnya cuti. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas Gubernur diambilalih Wakil Gubernur.

Tapi dengan peristiwa pelantikan tersebut, kata Sumantri, seolah-olah Ansar mau menyampaikan pesan bahwa yang menjalankan roda pemerintahan di Kepri sekarang ini adalah Penjabat Sekda.

Seperti diketahui bahwa Lamidi baru saja diangkat sebagai PlH (Pelaksana Harian) Sekda Kepri, tepatnya tanggal 22 Juni, yang juga mengundang kontroversial. Tapi tak sampai sebulan kemudian, 13 Juli, Lamidi dilantik sebagai Penjabat Sekda Kepri.

“Rasanya ini pekerjaan yang sia-sia. Sebab, menurut hemat saya, seharusnya langsung saja kemarin Kementerian Dalam Negeri menunjuk Pak Lamidi sebagai Penjabat Sekda, sehingga tak perlu pakai pelaksana harian dulu,” ujar Sumantri.

Baca Juga :  Ini yang Ditawarkan OK OCE Indonesia untuk Masyarakat Tanjungpinang

Selain itu, pemenuhan persyaratan bagi seseorang yang bisa ditempatkan sebagai penjabat Sekda, juga dipertanyakan. Soal usia, misalnya, sebagaimana diatur dalam Permendagri No 91 tahun 2019, pada pasal 3 huruf c, setinggi-tingginya setahun sebelum masa pensiun.

Lamidi sendiri lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1962. Maka, saat ia dilantik sebagai Penjabat Sekda, usia Lamidi sudah lebih 59 tahun. Sedangkan masa pensiun bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) berusia 58 tahun atau dapat diperpanjang sampai 60 tahun bila yang bersangkutan menempati jabatan eselon II.

Data yang diperoleh media ini menyebut, Lamidi pensiun pada tanggal 1 Juli 2022. Bahwa dikabarkan Lamidi sempat mengantongi SK jabatan fungsional yang masa pensiun sampai usia 65 tahun, hampir dapat dipastikan tidak berlaku karena ia tak pernah dilantik untuk jabatan tersebut.

Baca Juga :  Jaga Kerukunan, Dukung Pembangunan untuk Kepri Lebih Baik

Sumantri berharap anggota DPRD Provinsi Kepri mau ambil peduli, misalnya memanggil Gubernur atau pejabat berkompeten untuk menggali dan menjawab keanehan-keanehan pelantikan Penjabat Sekda Kepri tersebut. Ini dinilai penting untuk menciptakan kondusifitas, terutama terkait dengan jenjang karier di kalangan birokrat di lingkungan Pemprov Kepri agar dapat berjalan sebagaimana mustinya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kepri, sebagaimana diutarakan ketuanya, Anas Rullah Simanjuntak, berharap Gubernur Ansar Ahmad lebih fokus memikirkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi langsung terhadap pengendalian penyebaran Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.

“Terkhusus pada saat berlangsungnya PPKM Darurat di Tanjungpinang dan Batam, banyak usaha-usaha serta aktivitas masyarakat terhambat dan terbatasi. Maka, kehadiran pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat jauh lebih penting daripada pelantikan Penjabat Sekda, apalagi mengundang banyak kontroversial,” ujar Anas Rullah. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *