Fraksi PKB DPRD Karimun Kritik Kebijakan Gubernur Kepri Soal Syarat Bantuan Pasien Covid-19

Ketua Fraksi PKB DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani (kiri)

RiauKepri.com,KARIMUN Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad soal syarat pemberian bantuan kepada pasien Covid-19 dikritik Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Karimun.

Melalui Ketuanya Nyimas Novi Ujiani, Fraksi PKB DPRD Karimun menilai kebijakan Gubernur Kepri syarat bantuan tersebut tidak logis dan terkesan mengada-ada.

Pasalnya, Gubernur mewajibkan calon penerima bantuan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), buku rekening bank dan beberapa berkas lainnya.

“Kenapa harus ada syarat seperti itu? Boro-boro buka rekening bank, untuk makan sehari-hari saja susah dalam kondisi seperti sekarang ini,” kata Nyimas Novi Ujiani, Jumat (13/8/2021).

Belum lagi pasien positif selama ini justru lebih banyak dari kalangan ASN, honorer dan karyawan perusahaan swasta.

“Status mereka ini apa nantinya, apakah mampu atau tidak mampu? Sementara sekarang semua orang menjerit di masa pandemi ini,” beber Novi.

Baca Juga :  Pj. Sekda Kepri Hadiri Rakor Bersama Mendagri, Bahas Penanggulangan Pandemi, Masa Nataru dan Bahaya Omicron

Mirisnya lagi katanya, bantuan sembako saja sampai saat ini belum terealisasi dengan baik apalagi bantuan uang tunai di mana syarat mampu atau tidaknya seorang calon penerima masih bisa diperbedatkan.

“Jangan sampai yang tak mampu tak dapat, yang mampu ngaku-ngaku tak mampu. Ini kebijakan yang sarat dengan unsur politis. Jangan sakit orang dijadikan ajang pencitraan belaka. Kasihan masyarakat, sudah menanggung sakit malah nanti di PHP (Pemberi Harapan Palsu,red). Jangan cakap tak sama dengan buat,” ujar Novi lagi.

Keraguan Novi itu bermula pada bantuan sembako sebelumnya yang hanya senilai Rp 300 ribu namun tak kunjung sampai ke Kabupaten Karimun.

“Ini pula sekarang dana, jangan bohongi rakyat,” pesannya.

Masyarakat lanjut Novi, akan senang jika pemerintah komit dalam program tersebut.

Baca Juga :  Harta Karun, Potensi Bawah Laut Kepri Yang Terabaikan

Namun jangan hanya pemanis kata, di mana ketika akan diproses pencairannya, masyarakat dihadapkan pada banyak syarat yang harus dipenuhi dan tidak masuk akal.

“Ujung-ujungnya tak layak dapat bantuan. Saya akan awasi terus hal ini, jangan sampai masyarakat menangis karena berharap namun di PHP,” bebernya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri meluncurkan program bantuan bagi masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19, dengan nominal mencapai Rp 3 juta untuk yang meninggal dunia dan Rp 1 juta untuk pasien yang dalam perawatan.

Peluncuran itu dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (9/8/2021) lalu.

Pemberian bantuan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Pasien Terkonfirmasi Covid-19.

“Bantuan sosial ini seiring dengan diberlakukannya PPKM level 3 dan level 4 di Provinsi Kepulauan Riau. Memang pandemi saat ini bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi masyarakat dan yang paling nyata adalah menurunnya daya beli masyarakat,” kata Ansar saat itu.

Baca Juga :  Pemprov Kepri Kembali Raih Opini WTP, Nurdin: Semakin Baik, Transparan dan Akuntabel

Adapun kriteria penerima bantuan sosial dari Pemprov Kepri antara lain, keluarga positif Covid-19 yang memiliki pendapatan harian, kepala keluarga yang terkena PHK, lansia, disabilitas dan keluarga rentan miskin.

Sedangkan syarat yang harus dilampirkan oleh calon penerima bantuan sosial antara lain buku rekening bank, SKTM dari RT atau RW di masing-masing wilayah, salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. ***

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *