BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMASARAN HASIL HUTAN (BUMD-PHH) SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DI TENGAH PENDEMI DAN RESESI

Oleh: Ir. M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc., IPU.

M. Mardhiansyah

Pergeseran paradigma pengelolaan hutan di Indonesia ke arah Perhutanan Sosial (PS) membuka ruang partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengelola hutan dan mendapatkan akses ekonomi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan dan usaha kehutanan yang selama ini dicitrakan sebagai usaha skala besar dengan investasi tinggi secara bertahap bergeser ke arah terbukanya akses masyarakat untuk mengelola hutan dan mengembangkan usaha kehutanan dalam skala kecil dan menengah.

Perorangan atau kelompok masyarakat berkesempatan untuk mengelola hutan dan mengembangkan usaha kehutanan.
Pengelolaan hutan di tingkat tapak berbasis KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sesuai amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah pula memberikan fleksibelitas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pengelolaan KPH memiliki potensi untuk mengembangkan usaha kehutanan di wilayahnya dengan tetap memperhatikan prinsip kelastarian. Dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU) KPH bergeliat untuk mengoptimalkan potensi hutan di kawasannya untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal dan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

Propinsi Riau sebagai salah satu propinsi yang sangat “sexy” terkait lingkungan hidup dan kehutanan khususnya kebakaran hutan dan lahan telah merasakan “sengsara membawa nikmat”. Derita kabut asap kebakaran hutan dan lahan telah pula menjemput berbagai lembaga donor untuk mensponsori berbagai kegiatan dan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang secara umum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berlimpahnya program dan dana pemberdayaan masyarakat tersebut semestinya sangat prospektif untuk mensejahterakan masyarakat. Namun secara jujur dipahami bahwa hal tersebut belum seutuhnya terwujud sesuai harapan. Tak jarang kegiatan dan program yang berlimpah tersebut membuat persepsi dan pola prilaku oknum di masyarakat menjadi “primitif” dengan anggapan bahwa program tersebut sebagai “proyek” atau “rejeki sesaat” sehingga begitu masa program berakhir maka tidak lagi ditindaklanjuti dan memanfaatkan potensi produktifnya. Semestinya program tersebut merupakan stimulus dan penggerak untuk ditindaklanjuti keberlanjutannya seterusnya bukan hanya sebatas masa program berjalan. Berbagai program pemberdayaan sebagai pendekatan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan baik oleh NGO, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah secara umum berorientasi pada optimalisasi potensi hasil hutan bukan kayu dengan menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Realita yang tersaji saat ini di masyarakat, telah mulai tumbuh dan berkembang usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh masyarakat sebagai hasil fasilitasi program-program yang sudah dijalankan. Produk hasil hutan bukan kayu yang sedang menjadi primadona di masyarakat saat ini seperti madu lebah, madu kelulut, aren, gaharu, kopi, nenas dan lain sebagainya. Masih banyak potensi hasil hutan bukan kayu yang belum dioptimalkan karena keterbatasan pengetahuan, teknologi maupun akses produksi. Di antara kendala utama yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya usaha hasil hutan adalah sisi pemasarannya. Akses pasar yang masih terbatas membuat potensi usaha hasil hutan belum teroptimalkan dengan baik dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain kendala akses pasar yang masih terbatas, distribusi dan jaringan pemasaran juga menjadi kendala.

Baca Juga :  Warga Meranti Dihimbau Jangan "Berlonggok"

Persoalan infrastruktur di daerah seperti transportasi, listrik dan air ikut serta berkontribusi menghambat pemasaran dan produksi serta optimalisasi nilai tambah ekonomi dari produk-produk tersebut. Aspek permodalan dan produksi meski merupakan kendala namun tidak menjadi sesuatu yang krusial karena adanya dukungan dan pendampingan banyak pihak.

Tumbuh dan berkembangnya usaha hasil hutan harus didukung dan dipotimalkan, jangan dibiarkan “layu dan rebah sebelum berkembang”. Potensi yang sudah mulai menggeliat sebagai hasil dari program yang sudah ada tersebut harus didukung dan dioptimalkan khususnya memfasilitasi sisi pemasarannya. Untuk itu keberadaan Badan Usaha Milik Daerah Pemasaran Hasil Hutan (BUMD-PHH) menjadi sangat strategis dan prospektif memainkan peran sebagai penampung produk hasil hutan produksi masyarakat baik dari PS atau KPH atau bentuk lainnya yang selanjutnya dengan pendekatan bisnis, menyalurkan dan memasarkan produk-produk tersebut. Dengan demikian, segala produk hasil hutan masyarakat dapat ditampung atau memiliki pasar yang pasti. Selanjutnya BUMD-PHH yang memfasilitasi pasar yang lebih luas bukan hanya pasar regional, nasional bahkan internasional.

BUMD-PHH harus diperankan sebagai agen yang memfasilitasi produk hasil hutan masyarakat. Artinya masyarakat tidak dibiarkan sendiri berjuang dan bertarung dalam rimba perdagangan dan pemasaran yang lebih besar. Pengelolaan BUMD-PHH dengan pendekatan syariah atau bagi hasil yang sesungguhnya sudah juga diterapkan pada manajemen Koperasi, dirasakan akan sangat membantu pendapatan masyarakat sepanjang tahun. Dinamika fluktuatif harga bisa dikontrol dan distabilkan dengan pengaturan tata niaga dan perencanaan produksi serta bagi hasil akhir tahun.

Baca Juga :  Tinjau 3 Lokasi Proyek Peningkatan Jalan di Siak Kecil, Temukan Lantai Beton Retak dan Pecah

BUMD-PHH merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi program PS atau KPH maupun program kemitraan pemberdayaan masyarakat dimungkinkan untuk dapat diwujudkan dengan dukungan permodalan dan kebijakann akan lebih optimal. Pemerintah Daerah akan mendapatkan peningkatan PAD dari usaha ekonomi produktif tersebut. BUMD-PHH mampu ditumbuh kembangkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat khususnya menggeliatkan pengelolaan hutan dan usaha kehutanan oleh masyarakat. Segala usaha dan produk yang dihasilkannya memiliki kepastian pasar dan nilai ekonomi yang lebih stabil dan terjamin. Dengan demikian tujuan pengembangan PS maupun KPH serta program pemberdayaan masyarakat akan terwujud lebih produktif dan bermanfaat.

Usaha kehutanan yang ditumbuhkembangkan secara umum tentunya berorientasi pada pasar untuk mendapatkan nilai ekonomi yang kompetitif tanpa mengorbankan fungsi ekologi/lingkungan dan peran tanggung jawab sosial sebagai bentuk pengelolaan hutan lestari. Dari sisi Pasar, Propinisi Riau memiliki keunggulan komperatif yang sangat potensial untuk hasil hutan kayu karena memiliki Industri Pengolahan hasil hutan kayu yang berskala internasional. Jika selama ini berorientasi pada industri pulp untuk kertas, namun sekarang sudah berkembang pada industri serat untuk tujuan tekstil serta produk berbahan serat lainnya. Kondisi ini membuat usaha pengelolaan hutan menghasilkan kayu menjadi potensi ekonomi yang prosepektif bagi kesejahteraan masyarakat. Luasan kawasan hutan yang semakin berkurang namun kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu terus meningkat. Tekanan dan kepentingan terhadap kawasan hutan berdampak pada tingginya kompetisi penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Dengan demikian koorperasi tidak lagi harus menguasai kawasan hutan secara dominan apa lagi perluasan kawasan, namun Pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan hak pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat termasuk masyarakat Hukum Adat untuk diselanjutnya dibangun kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Kolaborasi atau kerjasama dengan masyarakat sekitarnya untuk mengelola hutan dapat dilakukan melalui skema Perhutanan Sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan).

Realitas dan anugerah Allah SWT pada Negeri ini khususnya Propinsi Riau tersebut semestinya menjadi berkah untuk kesejahteraan masyarakatnya bukan malah menjadi malapetaka dan mengorbankan para pihak. Legitimasi dan ruang akses Masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan tanah bukanlah sebuah kompetisi menang kalah dengan usaha dan industi kehutanan. Namun harus berjalan sinergis saling mendukung dan menguntungkan. Kebutuhan usaha dan industri kehutanan dapat didukung pemenuhannya oleh hasil pengelolan hutan yang dilakukan oleh Masyarakat.
Pendekatan pengelolaan hutan dengan Model Agroforestri dapat menjadi model yang prospektif karena produk yang dihasilkan tidak hanya kayu namun juga produk lainnya seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan, peternakan dan jasa lingkungan. Potensi hasil hutan bukan kayu sebagai potensi ekonomi yang dapat diperoleh masyakarat sebagai pendapatan harian, mingguan atau bulanan disamping produksi kayu diakhir daurnya. Dengan demikian pasar yang membutuhkan kayu dapat terfasilitasi dan kebutuhan harian masyarakat dapat terpenuhi. Pendekatan Ekstensifikasi hutan (Extension forestry) yang merupakan penanaman tanaman keras (pohon) diluar kawasan hutan juga merupakan sebuah skema yang juga strategis dan prospektif.

Baca Juga :  Indah dan Sejuknya Tangsi Militer Belanda di Siak

Segenap potensi yang besar dan strategis tersebut akan dapat dioptimalkan jika digerakan oleh adanya jaminan pasar dengan pemberdayaan peran BUMD-PHH. Secara nasional BUMN yang khusus bergerak untuk memfasilitasi pemasaran hasil hutan juga belum terlihat jelas dan optimal sebagaimana peran Bulog untuk sektor logistik pangan. Khusus di Propinsi Riau keberadaan BUMD yang mengurusi pemasaran hasil hutan berupa BUMD-PHH ini menjadi sesuatu yang sangat strategis dan produktif seiring dengan program Riau Hijau. BUMD-PHH ini juga sangat potesial di kembangkan di Propinsi lain di Indonesia bahkan juga di Kabupaten/Kota. Di tengah Pendemi Covid-19 yang memicu resesi akibiat terhambatnya geliat dan pertumbuhan ekonomi, maka sangat dibutuhkan trobosan untuk menggerakkan perekonomian agar kembali pulih untuk mensejahterakan masyarakat. Fakta telah mencatat bahwa sektor Agrokomplek yang diantaranya sub sektor kehutanan adalah sektor yang tangguh dan tetap tumbuh menopang perekonomian bangsa di tengah resesi ekonomi. Untuk itu perlu dijadikan fokus perhatian dan aksi nyata para pihak untuk mewujudkan BUMD-PHH untuk menggerakkan perekonomian di saat pendemi dan resesi ini. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan ruang diskusi menghimpun gagasan dan pandangan terkait hal tersebut dan membangun kerja kolaborasi. Beradaptasilah dengan kelaziman baru untuk bangkit di tengah pendemi.

Ir. M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc., IPU. adalah Dosen Jurusan Kehutanan FP UNRI – Koordinator DPW FKKM Riau

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *