Nyat Kadir: Keberadaan KPPU Harus Terus Disosialiasikan ke Masyarakat

Nyat Kadit ketika memberi sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi KPPU.

RiauKepri.com, BATAM- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mereka paham dan mengerti peran, fungsi serta tugasnya sebagai pengawas persaingan usaha.

Demikian disampaikan Ketua Kelompok Komisi VI (Kapoksi) Fraksi Partai NasDem DPR RI, Dapil Kepri, Datok Drs H Nyat Kadir, di sela -sela acara Sosialisasi Peran, Fungsi dan Wewenang KPPU pada Pengawasan Kemitraan UKM dan usah Besar di Ibis Style Hotel, Jumat, (15/10/2021).

Sosialisasi yang berlangsung santai tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPPU RI, Dr Guntur Syahputra Saragih, M.S.M dan Kepala Kanwil 1 KPPU Medan, Ridho Pamungkas, sebagai narasumber dan moderator Anggota DPRD Kota Batam, Taufik Muntasir.

Baca Juga :  Nurdin: Wujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dengan Tatanan Hukum Yang Berwibawa

Di hadapan peserta, Nyat Kadir mengatakan, masyarakat masih kurang mengerti KPPU sehingga sering disalahartikan menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal KPPU merupakan lembaga yang berperan penting bagi Indonesia karena mengawasi setiap persaingan usaha.

“Masyarakat banyak yang belum tahu KPPU, sehingga mereka salah mengartikan KPPU menjadi KPU. Ini yang harus terus disosialisasikan agar masyarakat bisa paham,” kata Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tersebut.

Mantan Walikota Batam itu berharap KPPU itu harus menjadi bagian utama untuk menjalankan ekonomi yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu, kata Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, KPPU juga harus memberikan program edukasi untuk pelaku usaha kecil menengah, agar memahami hak-haknya karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pelaku usaha kecil menengah.

Baca Juga :  Nyat Kadir: Hanya dengan Persatuan dan Kebersamaan, Covid 19 Akan Segara Berakhir

Wakil Ketua KPPU Pusat, Dr Guntur Syahputra Saragih mengungkapkan latar belakang lahirnya KPPU di Indonesia. Katanya, pascakrisis moneter, IMF menyarankan Indonesia membentuk Lembaga penting dan satu di antaranya yang lahir adalah KPPU.

“KPPU adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 1999. Tugas utama adalah menyelesaikan perkara persaingan usaha dan memberikan saran dan pertimbangan ke Pemerintah,” ungkapnya.

Terkait dengan penegakan hukum, KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis. Kemudian melalui UU No.20/2008 jo PP No.17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM.

Baca Juga :  Nyat Kadir: Pancasila Hanya Perlu Diamalkan Lebih Serius

Terkait di Batam, persaingan usaha cukup sehat. Hal ini terlihat kecilnya laporan yang masuk ke KPPU.

Di tempat yang sama Kepala Kanwil 1 KPPU Medan, Ridho Pamungkas mengatakan peran KPPU dalam kebijakan persaingan usaha adalah mencermati setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah/regulator. KPPU juga senantiasa menjalin kerjasama untuk melakukan harmonisasi dengan Pemerintah demi hadirnya kebijakan yang lebih baik.

Kata Ridho dalam persoalan persaingan usaha, KPPU menginginkan struktur ekonomi semakin sehat. Karenanya dibutuhkan regulasi baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *