Perkara Korupsi Kuota Rokok, KPK Harus Periksa Ansar Ahmad

Suasana sidang perkara Apri Sujadi

RiauKepri.com, BATAM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa Ansar Ahmad, Gubernur Kepri, untuk melakukan pendalaman terkait dengan kasus korupsi kuota rokok dan minuman beralkohol. Upaya ini terkait dengan kapasitas Ansar Ahmad sebagai mantan Bupati Bintan.

“Rasanya cukup beralasan jika KPK memanggil dan memeriksa Ansar Ahmad agar penegakan hukum benar-benar dapat berlangsung objektif. Jangan pula nanti hukum terkesan tebang pilih dalam kasus ini,” ujar aktifis Transfaransi Kepri, Mahayuddin, menjawab media online ini,  Kamis (13/01/2022).

Nama Ansar Ahmad semakin terang terkait dengan kebijakan yang menentukan kuota rokok untuk kawasan FTZ Bintan, setelah dalam sidang namanya disebut saksi. Sidang digelar Kamis (13/01/2022) di pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang dengan mengahadirkan tiga saksi, yakni Restiuli, Yori Iskandar, dan Afeni Almi.

Baca Juga :  Polisi di Meranti Datangi Sejumlah Toko di Selatpanjang, Ada Apa?

Restauli dari Badan Pengelolaan Kawasan Pengelola (BPK) FTZ Bintan dalam persidangan tersebut antara lain memberi keterangan bahwa kebijakan penambahan kuota rokok terjadi juga ketika Ansar Ahmad menjabat Bupati Bintan.

”Zaman ibu Mardiah Ketua BP dan Bupati Ansar Ahmad pada tahun 2015 juga ada kelebihan kuota rokok. Ibu Mardiah menyatakan akan memangkas di atas 10 ribu ke atas,” ujar Restauli.

Karena kelebihan kuota rokok zaman Ansar Ahmad inilah, tambah Restauli, ketika Apri Sujadi menjabat Bupati Bintan pada Juni 2016 ditegur oleh BC agar melakukan evaluasi kuota rokok. Apri kini diganti wakilnya, Roby Kurniawan, anak kandung Ansar Ahmad, sebagai Plt Bupati Bintan.

Baca Juga :  Hotel, Restoran, Tempat Hiburan Diimbau Tonjolkan Budaya Melayu

Tapi kelebihan kuota rokok ini diduga kuat terus berlangsung ketika Apri Sujadi  menjabat Bupati Bintan. Akibatnya, Apri dan beberapa lainnya yang terkait dengan kebijakan tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka koropsi dan kini perkaranya sudah digelar di persidangan.

Yudi, sapaan akrab Mahayuddin, mengatakan, persidangan tersebut membuka tabir lain yang perlu dipedalaman. Ini penting, bukan saja soal potensi bertambahnya tersangka dalam perkara ini, tetapi yang tak kalah penting dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan sisitem yang lebih baik.

Baca Juga :  Mudahkan Urusan Kepegawaian ASN Wilayah Kepri

Selain itu, tambah Yudi, untuk mengurangi stigma negatif terhadap kinerja lembaga antirasuah itu. “Siapa saja dan apa saja, kedudukan kita di hadapan hukum sama. Jangan ada tebang pilih, karena itu akan melukai hati masyarakat,” ujarnya. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.