Korban PHK PT Crown Pelajari Jalur Pidana

Karyawan peserta RPDU di Komisi IV DPRD Batam.

RiauKepri.com, BATAM — Para pekerja korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PT Crown Headwear & Knitting Mill Batam sedang mempelajari celah pidana terhadap pimpinan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan, karena diduga pihak PT Crown tidak memiliki itikad baik.

Demikian antara lain yang terungkap dalam RPDU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang berlangsung di ruangan rapat Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat (14/01/2022). Rapat dipimpin Mochamat Mustofa, didampingi Taufik Muntasir.

Hadir dalam RDPU tersebut Hendra Gunadi, Kasi Perselisihan Industrial Disnaker Kota Batam, dan beberapa staf. Juga hadir Hendri, Ketua Pimpinan Cabang Aneka Industri SPMI Batam, para pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT Crown, dan empat dari tujuh karyawan korban PHK.

Mustofa memulai RPDU dengan membaca surat dari pihak PT Crown mengenai ketidakhadiran mereka. Apapun alasannya, ini sangat disesalkan, karena upaya penyelesaian persoalan ini kuncinya adalah itikad baik pihak perusahaan.

Baca Juga :  LAMR Bengkalis Juga Dukung Proses Hukum Oknum Penghina Gubri

“Tapi kita lanjut aja (RDPU, Red) dan anggaplah ini sebagai diskusi untuk mencari langkah apa yang harus ditempuh selanjutnya. Kami di dewan ini sudah berupaya untuk penyelasaian masalah ini dengan sebaik-baiknya, tapi pihak perusahaan tidak hadir pula,” kata Mustofa.

Kasus ini sudah berlangsung menahun, bermula sejak 2017. Kemudian, sampailah kasus ini ke pengadilan yang memenangkan gugatan karyawan korban PHK. Pihak perusahaan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya justeru menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan MA keluar awal tahun lalu, antara lain memerintahkan agar perusahaan melaksanakan kewajiban material terhadap tujuh karyawan korban PHK dengan total nilai tak sampai Rp300 juta berupa pesangon dan uang jasa. Tetapi sampai saat ini, perusahaan belum melaksanakan keputusan tersebut.

Baca Juga :  "Kasihan Bunda Neno, tak Minum dan Belum Makan"

Tak jelas benar alasan pihak perusahaan mengingkari keputusan hukum yang sudah inkracht ini. Mustofa tak habis pikir jika disebutkan pihak perusahaan beralasan kesulitan keuangan, karena mereka bisa melakukan kasasi yang diperkirakan tak cukup dengan “air liur” saja.

Maka, kata Taufik Muntasir, dinilai wajar jika muncul anggapan bahwa pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan RPDU berkembang kemungkinanan membawa kasus ini dalam ranah hukum pidana.

Setidaknya ada dua celah yang bisa dipakai untuk membawa ke ranah pidana. Pertama, tuduhan penggelapan uang pesangon dan kedua pelanggaran pasal 216 KUHP Pidana karena pimpinan perusahaan dianggap melakukan tindakan yang menghalang-halangi perintah dari pejabat atau penguasa umum.

Baca Juga :  Perampokan di Kuansing, Korban Dipelasah dan Kendaraan Dibakar

Tapi Mustofa, Taufik Muntasir, Hendra Gunadi, dan kalangan pengurus serikat pekerja yang hadir dalam RDPU itu sangat berharap agar tak ada lagi proses pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara ini. Walau bagaimanapun badan usaha juga penting untuk tetap hidup dan berkembang dengan baik.

“Kalau benar kesulitan finansial, kan masih bisa dirunding, misalnya dengan cara dicicil. Jangan tidak sama sekali, apalagi pemenuhan kewajiban tersebut sudah diputuskan MA. Artinya, sudah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Mustofa. ( RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.