Kekerasan Seksual Seperti Air Yang Mengalir Bila Damai Jadi Pilihan

Okta Alamsyah

RiauKepri,NATUNA – Kekerasan seksual di Indonesia bak seperti Air yang mengalir di sungai Karena tidak sedikit dari masyarakat yang tak berpihak pada korban dan tidak memiliki perspektif gender.

Dengan nihilnya keberpihakan, maka kasus kekerasaan seksual hanya bulanan – bulanan disosial media yang berujung pada kata “Damai”.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia.

Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus.

Anehnya, hampir dari setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi, ujung-ujungnya berakhir damai. Mungkin prespektif nya Bukankah kedamaian adalah hal yang adiluhung.

Kalau melihat realita lapangan akan menunjukkan pengabaian hak atas korban. Alasannya pun sangat beragam. Demi menjaga nama baik, jurus andalan adalah selesai dengan baik dengan embel-embel atas nama kekeluargaan.

Baca Juga :  Penyair Tidak Bahagia?

Bukti yang tidak kuat, dan hanya selesai dengan uang ganti rugi sebagai jalan damai itu. Saya menduga kuat bahwa fenomena kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang berujung damai lantaran penanganan kasus yang masih terbatas.

Salah satu faktornya adalah merasa tabu. Betapa pun korban yang sangat dirugikan dan jelas menjadi korban yang tidak bersalah, ada atau tidak, jalan damai dari dulu seolah menjadi solusi yang paling manjur.

Padahal solusi ini adalah upaya simplistis yang jauh panggang dari api penyelesaian problem. Apalagi pelakunya adalah mereka yang memiliki kuasa, seolah-olah segala persoalan akan selesai dengan uang dan backingan.

Tidak pernah sedikit pun mempertimbangkan perspektif korban sebagai orang yang paling terdampak. Pengabaian terhadap trauma yang dialami sudah pasti sangat mengerikan, yang bisa berefek seumur hidup dan sangat tidak sepadan dengan ganti kerugian yang diberikan.

Baca Juga :  Catatan untuk Dr M

Kalau kita mengcau kepada Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). yang mengatakan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadapat pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undnag. kalau kita lanjutkan, mengcau pada pasal 76D UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 6 Ayat (1) Jo pasal 7 UU Nomor 12 tahun 202 tentang tidak pidana kekerasan seksual menegaskan pesetubuhan terhadap anak atau pelecehan seksual secara fisik terhadap anak, bukanlah delik aduan, tetapi deli biasa.

Sahnya UU-TPKS adalah ekspresi perjuangan teman-teman feminis dan ikhtiar pemerintah untuk membela hak korban yang terabaikan untuk memperoleh hak yang sepatut dan seharusnya.

Menghasilkan produk hukum yang mampu memberikan rasa aman pada korban di satu sisi dan memberikan efek jera pada pelaku seadil-adilnya. Kalau kita mau menerapkan Undang-undang ini secara ideal, tidak ada kata damai bagi para pelaku kekerasan seksual, kecuali telah mendapat hukuman yang setimpal.

Baca Juga :  Menyiapkan Generasi yang Kompetitif di Era Global

Adalah damai yang katanya sebagai win-win solution itu hanyalah omong kosong belaka yang sama sekali tidak menghadirkan hukum berkeadilan.

Undang-undangnya sudah terang ada, tinggal bagaimana ekosistem yang ada mendukung korban atau tidak.
Betapa pun menempuh jalan keadilan begitu terjal. Saya yakin bila kita tegak bersama, bahu-membahu melawan ketertindasan, dan kesadaran penuh bahwa kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang tidak boleh selesai dengan jalan damai. Sadar atau tidak, satu-satunya jenis kedamaian yang berdampak buruk adalah akhir damai dari kekerasan seksual.

Penulis : Okta Alamsyah

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close