LAMR Sambut Baik Ketegasan Gubri Terhadap PT SIR

Sekum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Jonnaidi Dasa

RiauKepri.com, PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menyambut baik ketegasan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution, S.I.P, terhadap Perseroan Terbatas Sawit Inti Rakyat (SIR) yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Pekanbaru. Hal ini diharapkan menjadi momen penting untuk memperlakukan pemilik HGU lainnya di Riau yang terindikasi bermasalah lebih kurang serupa dengan PT SIR tersebut.

Demikian dikatakan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (Sekum DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Jonnaidi Dasa kepada media hari Sabtu (30/12). “LAMR dengan elemen lain, siap berkontribusi untuk bersama-sama menyelesaikan kasus PT SIR dan pemegang sejumlah HGU lainnya,” kata Jonnaidi.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara, Polresta Pekanbaru Laksanakan Program Dapur Kaget Ramadhan

Diperoleh keterangan, masyarakat di Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, sejak beberapa bulan terakhir bereaksi karena PT SIR belum melaksanakan kewajibannya menyediakan 20 persen dari luas HGU yang mereka kuasai untuk masyarakat. Berbagai cara telah diingatkan masyarakat sampai perkara ini ke tangan Gubernur Edy.

Gubernur segera bertindak memanggil berbagai pihak termasuk PT SIR sehubungan keadaan tersebut hari Rabu (27/12) agar persoalan bisa diselesaikan. Cuma, tidak seorang pun dari pimpinan PT SIR yang datang, sehingga dialog menjadi buntu. Keadaan tersebut menyebabkan Gubernur Edy merasa dipermainkan, sehingga segera membentuk tim untuk menyelidiki PT SIR dengan segala laporan yang ada termasuk kemungkinan kelebihan lahan yang diizinkan.

Baca Juga :  Wakapolri Komjend Pol Gatot Eddy Minta Rusli Efendy Berdiri, Ini Sebabnya

“LAMR menilai, memang tidak patut PT SIR bersikap demikian. Sebaliknyam kita diberi pelajaran, sedangkan dengan seorang gubernur saja mereka begitu, bagaimana dengan pihak lain atau masyarakat biasa,” kata Jonnaidi.

Selanjutnya, ia menyebutkan, pihaknya menduga beberapa pemegang HGU di Riau bersikap serupa dengan apa yang diperlihatkjan PT SIR yakni belum melaksanakan kewajibannya menyisihkan 20 persen kebun dari luas HGU untuk rakyat setempat. Belasan laporan masyarakat diterima LAMR berkaitan dengan hal itu, enam di antaranya tergiling lengkap.

“LAMR sudah mengadukan permasalahan tersebut langsung kepada Menteri ATR/BPN pada Oktober lalu,” kata Jonnaidi seraya menambahkan, pihaknya juga masih terus mengumpulkan keberadaan HGU di Riau.

Baca Juga :  Rusuh di Karaoke Pekanbaru, Dua Pria Tewas Ditikam

Menurut Jonnaidi, persoalan HGU ini memrupakan salah satu jenis sengketa lahan yang ada di Riau. Model lain masih banyak seperti penggarapan lahan masyarakat dan negara tanpa izin. Untuk itu, tahun 2022, Pemrov Riau membentuk tim terpadu percepatan penyelesaian konflik tanah adat/ tanah ulayat yang diketuai Sekda Riau SF Harianto, sedangkan sekretarisnya dari LAMR yakni Jonnaidi Dasa. (RK3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *