Relevansi Musrenbang dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah

Oleh : Ellyzan Katan

RiauKepri,NATUNA – Setiap awal tahun, banyak daerah di Indonesia akan melangsungkan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilaksanakan baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota sampai ke provinsi. Akan ramai kelompok masyarakat, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, kalangan media, para akademisi, dan pihak-pihak lainnya yang dianggap memiliki peran berkumpul guna membahas sederetan agenda pembangunan untuk tahun berikutnya. Masing-masing akan menyampaikan usulan pembangunan apa saja yang dianggap penting untuk segera dilaksanakan, atau yang tahun berjalan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Hal ini bersesuaian dengan tujuan musrenbang dilakukan yaitu mencapai kata mufakat atas apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Melalui kesepakatan tersebut, barulah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dialokasikan segera untuk menunjang operasional pembangunan yang telah diusulkan. Usulan demi usulan tersebut, kemudian kembali dibahas dalam Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) untuk dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja pemerintah daerah. Ketika anggaran pembangunan bisa mengakomodir sejumlah usulan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, APBD dikerahkan agar bisa menyelesaikan proyek pembangunan tersebut. Namun ketika kemampuan anggaran pemerintah daerah ternyata tidak mencukupi untuk membiayai proyek pembangunan yang diusulkan, dilakukanlah penyaringan dengan menggunakan skala prioritas.

Setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat di forum musrenbang terbawah sejatinya merupakan usulan dari akar rumput yag patut untuk diketengahkan dalam proses penganggaran. Hanya saja, antara kebutuhan anggaran pembangunan yang ada baik secara nasional, provinsi atau pun kabupaten/ kota tidaklah sebesar usulan di ranah perencanaan. Ada batasan untuk menganggarkan program-program pembangunan di segenap tingkatan. Anggaran pembangunan yang ada di setiap musrenbang selalu tertinggal jauh dengan usulan kegiatan pembangunan di daerah. Lantas, bagaimana korelasi musrenbang di daerah dengan kemampuan menekan angka kemiskinan? Akankah kecilnya kemampuan penganggaran keuangan daerah juga berpengaruh terhadap kinerja pembangunan yang ada? Ada banyak indikator pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik, padahal kebutuhan untuk menurunkan angka kemiskinan, membuka lepangan pekerjaan, menambah panjang jalan, atau sekedar membangun fasilitas infrastruktur sekunder, tidak akan dapat segera terealisasi.

Baca Juga :  Untuk yang Terkasih Bujang

Pelaksanaan musrenbang menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalamnya memiliki peran strategis untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah, yaitu mensejahterakan masyarakat lokal melalui kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Akan tetapi memperhatikan kondisi kemiskinan yang ada di skala Provinsi Kepulauan Riau atau pun di Kabupaten Natuna dari 2020-2022, cukup memberikan gambaran bahwa ada yang salah dalam sasaran akhir dari pelaksanaan musrenbang kita.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna misalnya, terdapat kecenderungan adanya peningkatan persentase penduduk miskin. Malah, hal ini juga dapat dilihat di level Provinsi Kepulauan Riau, peningkatan persentase kemiskinan sangat mencolok. Di Provinsi Kepulauan Riau pada 2023, menyentuh 6% dari jumlah penduduk. Sementara di Natuna lebih beruntung, pada 2023 hanya 5% dari jumlah penduduk. Atau lengkapnya pada data berikut:

Persentase penduduk miskin di Natuna 4,43% (2020), 4,93% (2021), 5,32 (2022). Dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau 5,92% (2020), 6,12% (2021), 6,24% (2022). Pertumbuhannya sangat cepat. Bila disusun menurut grafik, terlihat menanjak selama rentang waktu tiga tahun tersebut. Ini barangkali tidak bisa dilepaskan juga dari adanya Covid-19 yang melanda dunia. Banyak kebijakan pemerintah yang awalnya bertujuan untuk menakan laju penyebaran Covid-19 justru menghambat upaya positif para pelaku pasar untuk berkembang. Akibatnya tekanan yang kuat terhadap pertumbuhan sektor rill serta adanya defisit penghasilan masyarakat benar-benar tidak dapat dihindari.

Baca Juga :  Merdeka!!! Menyelam Kemerdekaan Yang Hakiki

Kendati demikian, penyebab lain dari kemiskinan yang ada saat ini, oleh banyak ilmuan sosial, diterjemahkan dengan beragam. Seperti yang diuraikan oleh Nuscheler dengan model lingkaran kemiskinan, mengetengahkan beberapa faktor yang semuanya rendah, seperti produktifitas rendah, pendidikan rendah, produksi rendah, pendapatan rendah, kapasitas terbatas, investasi terbatas, tabungan terbatas dan konsumsi rendah. Ini semua turut andil dalam peningkatan penduduk miskin di mana-mana tempat.

Untuk itu, harus ada intervensi aktif dari pemerintah selaku pemegang sumber pendanaan utama pembangunan setelah swasta dan BUMN. Melalui kemampuan yang ada pada lembaga-lembaga teknis pemerintah, seharusnya upaya menekan angka kemiskinan, tidak saja berfokus pada langkah-langkah strategis metematis, akan tetapi harus ikut menggabungkan langkah-langkah strategis religis. Yang dimaksud dengan strategis matematis adalah kebijakan pemerintah yang hanya mendasarkan output kegiatan numerik. Ada angka di dalamnya. Misal, pertumbuhan panjang jalan yang awalnya masih dua kilometer, kini naik menjadi lima kilometer, diasumsikan dapat meningkatkan distribusi logistik pertanian. Begitu juga dengan pembangunan sarana pasar rakyat yang semula hanya ada tiga pasar, selanjutnya menjadi empat pasar, diasumsikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelas menengah ke bawah. Sayangnya di sisi lain, biaya produksi dari sisi transportasi, menjadi kendala tersendiri yang tidak diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Sementara kebijakan terpadu yang mengatur dari hulu ke hilir pertumbuhan ekonomi sektor rill, menjadi penunjang utama dari adanya respon positif pasar terhadap kinerja ekonomi, justru belum disentuh.

Baca Juga :  Pesan

Dan yang dimaksud dengan strategis religis adalah langkah-langkah mendekatkan diri kepada pemilik rezeki yaitu Allah, zat yang Maha Memberi untuk membuka pintu-pintu rezeki kepada setiap makhluknya. Langkah ini disejalankan dengan kerja nyata dari setiap pelaku ekonomi yang ada. Dalam bekerja, tidak melupaan kewajiban untuk beribadah. Datang ke masjid untuk sholat berjamah bagi yang laki-laki. Dan yang perempuan, jalankan ibadah sesuai dengan syariat saja.

Untuk anak-anak pula, biasakan membaca al Quran sebagai upaya mendekatkan diri dengan Islam. Dan ingat, Quran surat Ibrahim (7), memperkuat itu semua, “Dan (ingatlah) ketika Robmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka pasti azabKu sangat berat.’”.

Langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah berlandaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah baku di dalam APBD, tidak cukup karena dari sisi religiusitas belum diperhatikan secara maksimal. Ingat, seberapa pun usaha intervensi pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui forum musrenbang, tetap tidak bisa mengganggu hak prerogatif Allah dalam memberikan rezeki kepada hambaNya, sebagaimana diterangkan dalam al Quran surat an Nur ayat 38, “Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.”

In sya Allah semua mengerti.

Ranai, 19 Januari 2024 M, bertepatan 8 Rajab 1445 H

Biodata Singkat
Ellyzan Katan adalah alumni Universitas Islam Riau. Bekerja dan menetap di Ranai, Kecamatan Bunguran Timur. Dapat dihubungi di tanjakqu@gmail.com.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dengan tidak mewakili pendapat instansi tempat penulis bekerja.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close