Selamat Datang Kementerian Kebudayaan

SEBENARNYA, Wahab langsung memberi komen terhadap salah satu isi debat calon presiden (Capres) Ahad malam (04/02/2024), beberapa saat setelah kegiatan itu usai, cuma saya yang lambat menuliskannya karena satu dan lain hal. Dia menangkap gagasan akan membentuk Kementerian Kebudayaan oleh Anies Wasbedan yang disambut kontan Prabowo Subianto. Capres lain, Ganjar Pranowo tidak pula membantah, tapi elobarasi keterangannya tentang berbagai hal, rasanya ikut memperkukuh gagasan tersebut.

“Dari jejak digital yang aku baca, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau memang sempat melontarkan gagasan itu baik kepada Anies (13/12/23) maupun Prabowo (09/01/24) , lisan dan tulisan, dalam masa kampanye ini. Pak Ganjar memang belum sempat ke Riau, tetapi gagasan itu juga disampaikan kepada Cawapres Mahfud MD yang datang ke Riau (29/01/24), ” tulis Wahab yang tinggal dalam kawasan Selat Melaka, melalui suatu aplikasi pesan telepon genggam.

Petah pula dia menulis bahwa memang bukan perihal Kementerian Kebudayaan itu saja yang disampaikan LAMR kepada Capres dan Cawapres 2024. Ada beberapa hal lagi, termasuk menggesa penetapan undang-undang hukum masyarakat adat, revisi undang-undang pemajuan kebudayaan, penyelesaian sengketa lahan yang berpihak kepada masyarakat adat, dan memperlakukan Riau secara lebih adil.

Baca Juga :  Seniman Riau Doakan Gubri Syamsuar Cepat Sembuh, Atan Lasak Menangis

Seperti ulang tayang, Wahab melukiskan bagaimana ekspresi Capres dan Cawapres itu ketika menerima gagasan LAMR tersebut. Anies mengangguk-angguk dalam kesempatan makan siang di Pondok Melayu ketika gagasan itu disampaikan. Prabowo dan Mahfud, juga demikian, ketika mereka istirahat di ruang VIP Lancang Kuning, Bandara SSK II, Pekanbaru.

Cuma sebelum lebih jauh, saya katakan kepada Wahab bahwa gagasan Kementerian Kebudayaan itu sudah lama dikumandangkan. Setidak-tidaknya, dua kali pemilihan Capres dan Cawapres sebelumnya, gagasan itu diluncurkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru menempatkan gagasan itu sebagai kemauan politik, bukan tindakan politik yang tentunya bersifat praktikal. Itulah yang kemudian dijelmakannya dalam Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sempat dipimpin oleh Puan Maharani.

Persoalannya jelas bahwa kebudayaan bukan hanya menyangkut ekspresi, tetapi juga dimensi kehidupan yang luas. Ia berhubungan dengan komunikasi, sosial, politik, ekonomi, bahkan pelaksanaan syariat religiositas. Apa yang kita kenal tentang kebudayaan sebagai cipta karya manusia untuk membantu hidupnya, melalui proses berbagai dialog untuk lebih baik, barangkali sebagai pengertian yang tidak bisa dicampakkan begitu saja.

Baca Juga :  Ini Sebab Tengku Abdul Rachmam Ditunjuk Sebagai Ketua DPS LAM Pekanbaru

Nyatanya, seiringan dengan melimpahnya informasi, persoalan kemanusiaan semakin kompleks. Kait kelindan di antara sisi kehidupan dengan sisi yang lain semakin erat bahkan hampir tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagiannya yang awal.

Waktu makin cepat berputar dengan dukungan teknologi informasi, sehingga suatu aktivitas tidak lagi berpaut pada deret hitung, tetapi deret ukur yang arahnya beragam. Kesejagatan makin sempit, tetapi tradisional juga memperoleh berbagai wadah baru terlepas dari terpakaikan atau tidak.

Tak dapat pula dipungkiri, berbagai kalangan masyarakat menjadi terpinggirkan dalam gerak pembangunan terkini. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) saja mengaku, masyarakat adat terkorbankan dalam pembangunan dunia. Kehidupan mereka tidak terangkat oleh kemajuan dunia, bahkan banyak kehilangan modal kehidupan seperti terampasnya hak hutan tanah.

Kepada Wahab, saya tulis pesan, “Kita dapat rasakan persoalan kebudayaan itu di Riau dalam skop kecil. Kelupaan terhadap sejarah, tumbuhnya sikap apatis, sengketa lahan, kecenderungan hedonisme, adalah contoh-contoh bagaimana sosok inti kebudayaan telah rapuh. ”

Baca Juga :  Sendayung Berharap DKR Mendayung Harapan Komunitas Musik

Dengan kompleksitas persoalan kemanusiaan, tentu saja kebudayaan tidak cukup diurus oleh satu direktorat jenderal yang cenderung menata ekspresi. Kebudayaan malah memerlukan penanganan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan elemen-elemen kebudayaan lainnya. Tak berlebihan pula disebutkan bagaimana kebudayaan direkayasa untuk suatu tujuan bersama. Jangan pikir, ekspresi Korea yang mendunia misalnya, terjadi secara alami, tetapi memang dirancang sedemikian rupa antara lain melalui riset dan berbagai eksperimen.

Untuk itu, memang pemerintah hanya perlu menciptakan suasana bagi menampung kreativitas pelaku budaya. Hal ini bisa berbentuk menyediakan perangkat lunak sekaligus perangkat kerasnya. Misalnya, lembaga pendidikan berbasis ekspresi perlu digalakkan, tetapi juga tidak melupakan penyalurannya ke tengah masyarakat.

“Setakat ini, kita pada-padailah dulu diskusi ini ya. Yang pasti, kita sudah bisa mengucapkan selamat datang Kementerian Kebudayaan, ” tulis saya kepada Wahab. Tak ada komennya tentang ini, mungkin ia setuju. Alhamdulillah.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *