Percepatan Wisata Halal, Gubri Upayakan Label Halal UMKM Ditanggung Pemerintah
RiauKepri.com, PEKANBARU– Untuk melakukan percepatan wisata halal, Gubenur Riau Drs H. Syamsuar M.Si menggelar rapat dengan Dispar, Diskes, BP POM, MUI, di Kantor Gubernur, Selasa (7/5/2019).
Tujuan rapat itu agar segalanya lebih dekat dengan pelayanan wisata yang ramah muslim. Karenanya, Syamsuar meminta masukan dari berbagai pihak terkait dengan jajanan yang diproduksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kita mohon masukan sehingga ada kepastian hukum terhadap jajanan, adanya label halal pada produk UMKM,” ucap Gubernur Syamsuar.
Di Jawa Barat, kata Syamsuar mencontohkan, kedai kopi atau kedai makan kecil lainnya mudah diberikan MUI dan BPOM label halal serta kesehatan. Begitu juga di sejumlah daerah lainnya di Indonesia, UMKM sudah mendapat sertifikat halal dan kesehatan dari BPOM.
“Di Riau kita harapkan untuk izin UMKM tidak perlulah mereka mengeluarkan biaya, begitu juga hendaknya mendapat label halal. Rasanya ini bisa ditanggung pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Syamsuar.
Adanya jajanan di Jalan Sumatera, kata Syamsuar, dia menyambutnya. Namun diam-diam orang nomor satu di Riau itu memperhatikan jajanan yang ditawarkan sejumlah UMKM, kemasannya belum ada label halal dari MUI dan kesehatan dari BP POM.
“Kita berharap program destinasi atau pelayanan halal ramah muslim di Riau ini didukung seluruh elemen masyarakat, salah satunua memberi kelongaran kepada UMKM untuk mendapat label halal namun harus sesuai ketentuan,” ucap Syamsuar.
Dengan adanya kepastian hukum pada jajanan dan pelayanan wisata halal, Syamsuar yakin pelancong yang datang ke Riau tidak ragu lagi untuk makan jajanan halal dan tentunya sehat.
“Kalau di Malaysia dan Singapura, kita bisa tahu mana makanan halal. Sehingga apa yang kita beli langsung bisa dimakan,” ucap Syamsuar.
Pada kesempatam itu, Ketua MUI Riau Prof DR M Nazir, menyambut baik keinginan gubernur Riau itu dan pihaknya siap bekerja sama dalam upaya mempercepat pelayanan wisata halal di Riau.
Masalah halal, jelas M Nazir, tak cukup hanya pada makanan dan minum saja tapi juga pada suasana tempat serta pakaian. Hal-hal semacam ini menjadi motor penggerak percepatan wisata halal tersebut.
Keinginan Pemprov Riau ini, kata M Nazir, seperti gayung bersambut dan ini merupakan keinginan pelancong baik yang muslim maupun non muslim. Sebab, makanannya halal dan dijamin kesehatannya.
“Memang, untuk mendapatkan label halal ada kententuan biaya termasuk kepada UMKM. Biasanya untuk meringankan UMKM adanya kerjasama dengan dinas terkait, dan Alhamdulillah jika nantinya ditangung pemerintah daerah,” ucap M Nazir.
Kepala BP BPOM Pekanbaru M Kashuri S.Si., Apt., M.Farm, menyebutkan, tugas dari BP POM adalah perlindungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Khusus pariwisata halal, BP POM meminta harus ada gema terlebih dahulu. Sebab, BP POM berperan pada produk.
BP POM Pekanbaru, kata M Kashuri sangat mendukung wisata halal ini. Adapun dukungan itu, BP PB POM melakukan pemeriksaan sarana dalam penerapan CPPOB (toyib).
“BP POM juga merekomendasi pencantuman izin halal melalui pemeriksaan sarana. Selain itu memfasilitasi dan pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar biaya uji lab gratis hanya biaya pendaftaran 50% dari PNBP,” ungkap M Kashuri.
Dalam mendukung wisata halal ini, sambung M Kashuri, BP POM juga melakukan sosialisasi dan edukasi obat dan makanan aman serta halal ke pelaku usaha dan masyarakat. (RK1)
